Selasa, 22 November 2011

KUMPULAN SOAL-SOAL PKN KELAS X SEMESTER 1

SOAL-SOAL PKN KELAS X SEMESTER 1

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X) di depan pilihan jawaban A, B, C, D atau E!

1.    ... adalah unsur yang menentukan ada atau tidaknya suatu negara.
A.    Unsur fakultatif
B.    Unsur deklaratif
C.   Unsur konstitutif
D.   Unsur komparatif
E.    Unsur eksaminatif

2.     ...  adalah semua orang yang berdiam di dalam suatu negara atau menjadi penghuni negara.
A.    Penduduk
B.    Bangsa
C.   Warga
D.   Rakyat
E.    Masyarakat

3.    Berdasarkan hubungannya dengan wilayah tertentu di dalam suatu negara, rakyat dibedakan menjadi ....
A.    Warga negara dan bukan warga negara
B.    Penduduk dan bukan penduduk
C.   Penduduk asli dan penduduk pendatang
D.   Warga negara dan orang asing
E.    Penduduk dan orang asing

4.    Berdasarkan hubungannya dengan pemerintah negaranya, rakyat dibedakan menjadi dua, yaitu ....
A.     Warga negara dan bukan warga negara
B.     Penduduk dan bukan penduduk
C.     Penduduk asli dan penduduk pendatang
D.     Warga negara dan warga pendatang
E.     Penduduk dan orang asing

5.    ...  adalah bagian tertentu dari permukaan bumi dimana penduduk suatu negara bertempat tinggal secara tetap, meliputi daratan, lautan, dan udara.
A.     Wilayah
B.     Daerah
C.     Zona
D.     Area
E.     Domisili

6.    Batas wilayah darat suatu negara biasanya ditentukan dengan suatu perjanjian antara suatu negara dengan negara lain dalam bentuk traktat. Perbatasan antarnegara dapat berupa batas alam, misalnya sungai, danau, pegunungan, hutan atau lembah dan batas buatan, misalnya pagar tembok, pagar kawat berduri, tiang tembok, pos  penjagaan, dan patok, serta batas secara ... atau batas-batas menurut geofisika, misalnya lintang utara/selatan, bujur timur/barat dalam bola dunia.
A.     Geografis
B.     Geologis
C.     Geofisika
D.     Geodesi
E.     Demografis

7.    Menurut Konferensi Hukum Laut International III ... di Montego Bay, Jamaica yang diselenggarakan oleh PBB yaitu UNCLOS (United Nations Conference on The Law of the Sea) menghasilkan batas wilayah negara.
A.     9   Desember 1982
B.     10 Desember 1982
C.     11 Desember 1982
D.     12 Desember 1982
E.     13 Desember 1982

8.    Setiap negara mempunyai kedaulatan atas ...  selebar 12 mil laut, yang diukur berdasarkan garis lurus yang ditarik dari garis dasar (base line) garis pantai ke arah laut bebas.
A.     Zona bersebelahan
B.     Laut teritorial
C.     Zone ekonomi eksklusif
D.     Landas Benua
E.     Landas kontinen

9.    ...  merupakan batas laut selebar 12 mil laut dari garis batas laut territorial atau batas laut selebar 24 mil laut dari garis dasar.
A.     Zona bersebelahan
B.     Laut teritorial
C.     Zone ekonomi eksklusif
D.     Landas Benua
E.     Landas kontinen

10.  ...  merupakan batas lautan suatu negara pantai lebarnya 200 mil laut dari garis dasar. Dalam batas ini, negara pantai berhak menggali kekayaan alam yang ada dan menangkap para nelayan asing yang kedapatan sedang melakukan penangkapan ikan.
A.     Zona bersebelahan
B.     Laut teritorial
C.     Zone ekonomi eksklusif
D.     Landas Benua
E.     Landas kontinen

11.  ...  adalah wilayah daratan negara pantai yang berada di bawah lautan di laut ZEE, selebar lebih kurang 200 mil di lautan bebas.

A.     Zona bersebelahan
B.     Laut teritorial
C.     Zone ekonomi eksklusif
D.     Landas Benua
E.     Landas kontinen

12.   ...  merupakan daratan yang berada di bawah permukaan air di luar laut territorial sampai kedalaman 200 m. Bagi negara pantai, wilayah laut ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari wilayah daratan.
A.     Zona bersebelahan
B.     Laut teritorial
C.     Zone ekonomi eksklusif
D.     Landas Benua
E.     Landas kontinen

13.  Pemerintah yang berdaulat mempunyai ... artinya wibawa, berwenang menentukan dan menegakkan hukum atas warga dan wilayah negaranya.
A.     Kedaulatan ke dalam
B.     Kedaulatan ke luar
C.     Kedaulatan nasional
D.     Kedaulatan de facto
E.     Kedaulatan de jure

14.  Pengakuan dari negara-negara lain merupakan unsur ...  negara. Unsur ini bersifat menerangkan saja tentang adanya negara. Makna pengakuan dari negara lain adalah untuk menjamin suatu negara baru dapat menduduki tempat yang sejajar sebagai suatu organisasi politik yang merdeka dan berdaulat di tengan keluarga bangsa-bangsa.
A.     Unsur deklaratif
B.     Unsur konstitutif
C.     Unsur eksaminatif
D.     Unsur fakultatif
E.     Unsur komparatif

15.  Pengakuan  ... adalah atas fakta adanya negara. Pengakuan itu berdasarkan kenyataan bahwa satu komunitas politik telah terbentuk dan memenuhi ketiga unsur konstitutif negara, yaitu wilayah, rakyat dan pemerintah yang berdaulat.
A.     De facto
B.     De jure
C.     Internasional
D.     Antarbangsa
E.     Antarnegara

16.  Pengakuan ... adalah pengakuan bahwa keberadaan suatu negara itu sah menurut hukum internasional.
A.     De facto
B.     De jure
C.     Internasional
D.     Antarbangsa
E.     Antarnegara

17.  Pengakuan ... diberikan oleh suatu negara kepada negara lain yang telah  memenuhi unsur-unsur negara, seperti negara tersebut telah ada pemim­pinnya, ada rakyatnya, dan ada wilayahnya.
A.     De facto
B.     De jure
C.     Internasional
D.     Antarbangsa
E.     Antarnegara

18.  Pengakuan de facto menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi ... artinya bahwa pengakuan dan negara lain dapat menimbul­kan hubungan bilateral di bidang perdagangan dan ekonomi (konsul), untuk tingkat diplomatik belum dapat dilaksanakan.
A.     Bersifat permanen
B.     Bersifat penuh
C.     Bersifat sempurna
D.     Bersifat tetap
E.     Bersifat stabil

19.  Pengakuan de facto ... artinya bahwa pengakuan yang diberikan oleh negara lain tidak melihat jangka panjang apakah negara itu eksis atau tidak. Apabila ternyata negara tersebut tidak dapat bertahan maka pengakuan terhadap negara itu dapat ditarik kembali.
A.     Bersifat sementara
B.     Bersifat tetap
C.     Bersifat permanen
D.     Bersifat sempurna
E.     Bersifat tidak tetap

20.  Pengakuan secara ... artinya pengakuan terhadap sebuah negara secara resmi berdasarkan hukum dengan segala konsekwensinya.
A.     De facto
B.     De jure
C.     Internasional
D.     Antarbangsa
E.     Antarnegara

21.  Terdapat dua macam pengakuan secara de jure, salah satunya yaitu pengakuan de jure yang ..., pengakuan ini berlaku untuk selama-lamanya sampai pada waktu yang tidak terbatas.
A.     Bersifat permanen
B.     Bersifat penuh
C.     Bersifat sempurna
D.     Bersifat tetap
E.     Bersifat stabil

22.  Pengakuan de jure ..., pengakuan ini mempunyai dampak dibukanya hubungan bilateral di tingkat diplomatik dan konsul sehingga masing-­masing negara akan menempatkan perwakilannya di negara tersebut yang biasanya dipimpin oleh seorang duta besar yang berkuasa penuh.
A.     Bersifat permanen
B.     Bersifat penuh
C.     Bersifat sempurna
D.     Bersifat tetap
E.     Bersifat stabil

23.  Pengakuan suatu negara terhadap negara lain mempunyai makna penting bagi suatu negara, yaitu sebagai berikut, kecuali ....
A.     Diakuinya keberadaan suatu negara.
B.     Dapat membuka hubungan bilateral dan multilateral.
C.     Dapat menempatkan perwakilannya sebagai pengutusan tetap di lembaga-lembaga internasional.
D.     Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.
E.     Dapat melakukan intervensi terhadap negara tersebut.

24.  ... adalah mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari negara, dengan status kewarganegaraan warga negara asli atau warga negara keturunan asing (menurut undang-undang diakui sebagai warga negara).
A.     Penduduk
B.     Rakyat
C.     Warga negara
D.     Bangsa
E.     Masyarakat

25.  ... adalah mereka yang berada di suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk/ mengakui negara lain sebagai negaranya.
A.     Orang pendatang
B.     Orang perantauan
C.     Orang asing
D.     Bukan penduduk
E.     Keturunan asing


Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X) di depan pilihan jawaban A, B, C, D, atau E!

1.   Republik Indonesia disingkat RI atau Indonesia adalah negara di kawasan ..., yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
A.    Asia Timur
B.    Asia Selatan
C.   Asia Tengah
D.   Asia Tenggara
E.    Asia Utara

2.   Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari ... pulau, oleh karena itu ia disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara). Dengan populasi sebesar 222 juta jiwa pada tahun 2006, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, meskipun secara resmi bukanlah negara Islam.
A.    15.508
B.    16.508
C.   17.508
D.   18.508
E.    19.508

3.   Bentuk pemerintahan Indonesia adalah ..., dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden yang dipilih langsung. Ibukota negara ialah Jakarta. Indonesia berbatasan dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
A.     Presidensial
B.     Parlementer
C.     Republik
D.     Kesatuan
E.     Demokrasi

4.   Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa lainnya. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting setidaknya sejak abad ke-7, yaitu ketika Kerajaan Sriwijaya di Palembang menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan Tiongkok dan India. Kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha telah tumbuh pada awal abad Masehi, diikuti para pedagang yang membawa agama Islam, serta berbagai kekuatan Eropa yang saling bertempur untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah Maluku semasa era penjelajahan samudra.
A.     Padang
B.     Medan
C.     Aceh
D.     Palembang
E.     Bengkulu

5.   Kata “Indonesia” berasal dari kata dalam ... yaitu Indus yang berarti “Hindia” dan kata dalam bahasa Yunani nesos yang berarti “pulau”. Jadi, kata Indonesia berarti wilayah Hindia kepulauan, atau kepulauan yang berada di Hindia, yang menunjukkan bahwa nama ini terbentuk jauh sebelum Indonesia menjadi negara berdaulat.
A.     Latin
B.     Yunani
C.     Sanskerta
D.     Melayu
E.     Indonesia

6.   Pada tahun 1850, George Earl, seorang etnolog berkebangsaan Inggris, awalnya mengusulkan istilah Indunesia dan Malayunesia untuk penduduk “Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu”. Murid dari Earl, James Richardson Logan, menggunakan kata Indonesia sebagai sinonim dari Kepulauan India. Namun, penulisan akademik Belanda di media Hindia Belanda tidak menggunakan kata Indonesia, tetapi istilah Kepulauan Melayu (Maleische Archipel); Hindia Timur Belanda (Nederlandsch Oost IndiĆ«), atau Hindia (IndiĆ«); Timur (de Oost); dan bahkan Insulinde (istilah ini diperkenalkan tahun 1860 dalam novel Max Havelaar (1859), ditulis oleh ..., mengenai kritik terhadap kolonialisme Belanda).
A.     Suwardi Suryaningrat
B.     Dr. Soetomo
C.     Bung Karno
D.     Multatuli
E.     Bung Hatta

7.   Sejak tahun 1900, nama Indonesia menjadi lebih umum pada lingkungan akademik di luar Belanda, dan golongan nasionalis Indonesia menggunakannya untuk ekspresi politik. Adolf Bastian dari Universitas Berlin memasyarakatkan nama ini melalui buku Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipels, 1884–1894. Pelajar Indonesia pertama yang menggunakannya ialah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara), yaitu ketika ia mendirikan kantor berita di Belanda yang bernama Indonesisch Pers Bureau di tahun 1913.
A.     Suwardi Suryaningrat
B.     Bung Karno
C.     Bung Hatta
D.     Multatuli
E.     Dr. Soetomo

8.   Apabila ditinjau dari sudut hukum tata negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 belum sempurna sebagai negara, mengingat saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia baru sebagian memiliki unsur konstitutif berdirinya negara. Untuk Itu, PPKI dalam sidangnya tanggal ... telah melengkapi persyaratan berdirinya negara yaitu berupa pemerintah yang berdaulat dengan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, sehingga PPKI disebut sebagai pembentuk negara. Disamping itu PPKI juga telah menetapkan UUD 1945, dasar negara dan tujuan negara.
A.     18 Agustus 1945
B.     19 Agustus 1945
C.     20 Agustus 1945
D.     21 Agustus 1945
E.     22 Agustus 1945

9.   Para pendiri bangsa (the founding fathers) sepakat memilih bentuk negara kesatuan karena bentuk negara kesatuan itu dipandang paling cocok bagi bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keanekaragaman, untuk mewujudkan paham negara ... yaitu negara hendak mengatasi segala paham individu atau golongan dan negara mengutamakan kepentingan umum.
A.     Individualistik
B.     Demokratik
C.     Multikulturistik
D.     Sekuler
E.     Integralistik

10.   Setiap negara pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan undang-undang dasarnya. Tujuan masing-masing negara sangat dipengaruhi oleh beberapa hal berikut ini, kecuali ....
A.     Tata nilai sosial masyarakat.
B.      Kondisi geografis wilayah negara.
C.      Sejarah pembentukan bangsa dan negara.
D.      Pengaruh politik dari penguasa negara.
E.     Status sosial mayoritas penduduknya.

11.   Secara umum terlepas dari ideologi yang dianutnya, setiap negara menyelenggarakan beberapa fungsi minimum yang mutlak harus ada. Fungsi tersebut adalah sebagai berikut, kecuali ....
A.     Memperluas kekuasaan semata
B.     Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
C.     Menegakkan keadilan
D.     Melaksanakan penertiban (Law and order)
E.     Pertahanan dan keamanan

12.   Berikut ini yang tidak termasuk dalam tugas negara secara umum adalah ....
A.   Tugas konstitutif yaitu menegakkan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
B.     Tugas essensial adalah mempertahankan negara sebagai organisasi politik yang
berdaulat.
C.     Tugas internal negara yaitu memelihara ketertiban, ketentraman, keamanan,  perdamaian dalam negara serta melindungi hak setiap orang.
D.     Tugas eksternal yaitu mempertahankan kemerdekaan/kedaulatan negara.
E.     Tugas fakultatif adalah menyelenggarakan dan memperbesar kesejahteraan umum.

13.    Tujuan negara adalah mengusahakan agar rakyat berkembang serta mengembangkan daya cipta sebebas mungkin. Merupakan pendapat dari ....
A.     Roger H Soltau
B.     John Locke
C.     HaroldJ L aski
D.     Montesquieu
E.     Aristoteles

14.   Menurut Shang Yang (Lord Shang) dalam bukunya  ... yang menjadi tujuan negara adalah menciptakan kekuasaan yang sebesar-besarnya bagi negara dan tujuan itu dapat dicapai dengan cara menyiapkan militer yang kuat, berdisiplin dan siap sedia menghadapi segala kemungkinan.
A.   Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipels
B.    Die Monarchia
C.   Il Principe
D.   A classic of the Chinnese of Law

15.   Dalam bukunya yang berjudul “Il Principe”,  ... menyatakan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan saja dan pemerintah sebagai teknik memupuk dan menggunakan kekuasaan. Tujuan negara adalah menciptakan kekuasaan belaka dan kekuasaan itu hanyalah alat belaka untuk mencapai kebesaran dan kehormatan bangsa yang merupakan tujuan negara yang sebenarnya. Untuk mewujudkan tujuan yang mulia itu, pemerintah (raja) dalam bertindak harus trampil cerdik seperti kancil, ganas, keras, berani seperti singa dan tidak perlu mengindahkan etika, moral, kesusilaan maupun agama dan bila perlu bersikap licik.
A.     Montesquieu
B.     John Locke
C.     HaroldJ L aski
D.     Niccollo Machiavelli
E.     Aristoteles

16.   Dante Alleghiere dalam bukunya “Die Monarchia” menyatakan bahwa tujuan negara
adalah ... dengan jalan menciptakan undang-undang yang seragam bagi seluruh manusia dan Imperium dunia (semua negara harus melebur menjadi satu negara) di bawah  kekuasaan seorang raja (monarch), sebab selama di dunia masih ada berbagai negara merdeka maka perdamaian dan ketentraman tidak akan terwujud.
A.     Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
B.     Menciptakan perdamaian dunia.
C.     Memperluas kekuasaan semata
D.     Melaksanakan penertiban (Law and order).
E.     Menegakkan keadilan

17.   Dalam teori negara hukum yang diajarkan, ... menyatakan bahwa tujuan negara menjamin dan melindungi hak dan kebebasan warga negaranya dengan jalan memelihara ketertiban hukum dan diadakan pemisahan kekuasaan yang meliputi kekuasaan pembuat, pelaksana dan pengawas hukum (potestas legislatora, rectoria et judicaria).
A.     Hugo Krabbe
B.     Imanuel Kant
C.     Aristoteles
D.     John Locke
E.     Dante Alleghiere


18.   Tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban hukum berdasar dan berpedoman pada hukum agar hak rakyat dapat dijamin sepenuhnya. Merupakan pendapat dari ....
A.     Hugo Krabbe
B.     Imanuel Kant
C.     Aristoteles
D.     John Locke
E.     Dante Alleghiere

19.   Menurut ..., tujuan negara adalah bukan sekedar memelihara ketertiban hukum saja tetapi juga secara aktif mengupayakan kesejahteraan warga negaranya. Teori ini dikemukakan oleh Kranenburg dan Utrecht.
A.     Teori Fasisme
B.     Teori Individualisme
C.     Teori Komunisme
D.     Teori Welfare State (Negara kesejahteraan)
E.     Teori Liberalisme

20.   Memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan merata bagi setiap orang. Kebahagian akan terwujud jika setiap manusia mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang layak untuk kehidupannya dan dijaminnya hak-hak mereka yang semuanya harus diatur dalam undang-undang. Keadilan sosial dapat tercapai dengan jalan mengembangkan perekonomian kekeluargaan dibawah pimpinan negara. Tokoh penganjurnya adalah Karl Marx, Louis Blanc. Merupakan teori tentang tujuan negara menurut ....
A.     Paham kapitalis
B.     Paham sosialis
C.     Paham individualis
D.     Paham liberalis
E.     Paham komunis

21.   Tujuan negara menurut paham facisme adalah ....
A.    Tujuan negara adalah imperium dunia yaitu mempersatukan semua bangsa di dunia menjadi satu tenaga atau kekuatan bersama.
B.    Menjaga keamanan dan ketertiban agar hak dan kebebasan individu terjamin.
C.   Menjaga dan menciptakan keamanan dan ketertiban.
D.   Tidak hanya menciptakan ketertiban saja tetapi secara aktif mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.
E.    Sebagai alat penindas/pemaksa dari kelas ekonomi yang kuat terhadap kelas lainnya yang lebih lemah.

22.   Mewujudkan masyarakat yang bebas tanpa organisasi paksaan. Kaum ini tidak memerlukan negara dan pemerintah, sehingga fungsi negara dan pemerintah dilaksanakan oleh kelompok yang dibentuk secara sukarela tanpa alat paksaan, polisi, hukum serta pengadilan, adalah tujuan negara menurut ...
A.     Komunisme
B.     Sosialisme
C.     Anarkhisme
D.     Individualisme
E.     Marxisme

23.   Menurut Charles E Merriam, tujuan negara ada 5 yaitu keamanan ekstern, ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan umum dan ....
A.     Kemerdekaan
B.     Kebebasan
C.     Persamaan
D.     Persatuan
E.     Kebahagiaan

24.   Menurut John Locke, tujuan negara adalah melaksanakan fungsi legislatif (membuat undang-undang), fungsi eksekutif (melaksanakan undang-undang), dan fungsi federatif yaitu ....
A.     Melaksanakan hubungan luar negeri.
B.     mengawasi pelaksanaan undang- undang atau mengadili
C.     Membuat kebijakan negara.
D.     Melaksanakan kebijakan yang sudah ditentukan.
E.     Menjaga dan menciptakan keamanan dan ketertiban.

25.   Tujuan negara menurut Van Vollenhoven adalah sebagai berikut, kecuali ....
A.      Regeling (membuat peraturan)
B.     Bestuur (menjalankan pemerintahan)
C.     Law and order (melaksanakan ketertiban).
D.     Rechtspraak(mengadili)
E.     Politie (ketertiban dan keamanan).

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X) di depan pilihan jawaban a, b, c, d atau e!

1.    Masyarakat terdiri atas manusia-manusia individual. Istilah individu sendiri berasal dari bahasa ...  “individuus” (Sinolungan, 1996), yang berarti tidak dapat dibagi, perseorangan, atau pribadi.
A.    Yunani
B.    Romawi
C.   Latin
D.   Melayu
E.    Sanskerta

2.    ... (384 -322 M), mengatakan bahwa manusia adalah zoon politicon yang artinya makhluk yang hidup berkelompok, selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Dalam kehidupan tradisional, antara lain seperti kelompok suku-suku atau bangsa tertentu. Sedangkan dalam kehidupan modern, sekarang ini kita kenal disebut ”negara”.
A.    Plato
B.    Aristoteles
C.   Socrates
D.   Copernicus
E.    Polybios

3.    Dalam pengertian ..., bangsa  merupakan sekelompok orang dalam suatu negara, atau kumpulan masyarakat yang membentuk suatu negara karena dipersatukan oleh cita-cita yang sama.
A.    Sosiologis
B.    Geografis
C.   Politis
D.   Historis
E.    Filosofis

4.    Masyarakat dalam arti ... merupakan sekelompok orang dalam suatu negara. Rakyat  secara sosiologis adalah kelompok paguyuban yang secara kodrati ditakdirkan untuk hidup bersama dalam suatu negara karena persamaan nasib ( senasib sepenanggungan)
A.    Sosiologis
B.    Geografis
C.   Politis
D.   Historis
E.    Filosofis
5.    Menurut Bung Karno, bangsa adalah Ras, yaitu sekelompok orang yang mempunyai ciri-ciri jasmaniah sama yang dibawa sejak lahir; Volk, yaitu sekelompok orang yang sudah mempunyai kesamaan dalam kebudayaan; ..., yaitu sekelompok orang yang sudah mempunyai persamaan kesadaran bernegara dan kesadaran berpolitik tanpa membedakan ras atau volk, bahkan tidak lagi membedakan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).
A.    Natie
B.    Nation
C.   Natio
D.   Nasci
E.    Nasional

6.    Menurut Hans Kohn, kebanyakan bangsa terbentuk karena adanya faktor-faktor obyektif tertentu yang membedakannya dengan bangsa lain, yakni kesamaan keturunan, wilayah, bahasa, adat istiadat, kesamaan politik, perasaan, dan agama. Faktor obyektif terpenting bagi terbentuknya suatu bangsa ialah adanya kehendak atau kemauan bersama atau ....
A.    Patriotisme
B.    Nasionalisme
C.   Chauvinisme
D.   Citizen
E.    Civilization

7.    Freidrich Hertz dalam bukunya Nationality in History and Politic mengemukakan bahwa ada empat unsur yang berpengaruh bagi terbentuknya suatu bangsa, yaitu sebagaimana tertera di bawah ini, kecuali ....
A.    Persamaan kesadaran bernegara dan kesadaran berpolitik tanpa membedakan ras atau volk, bahkan tidak lagi membedakan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).
B.    Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional yang terdiri atas kesatuan sosial, ekonomi, politik, agama, kebudayaan, komunikasi, dan solidaritas.
C.   Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya, yaitu bebas dari dominasi dan campur tangan bangsa asing terhadap urusan dalam negerinya.
D.   Keinginan akan kemandirian, keunggulan, individualitas, keaslian atau kekhasan, contohnya menjunjung tinggi bahasa nasional yang mandiri.
E.    Keinginan untuk menonjol (unggul) di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh, dan prestise.

8.    Secara etimologis, kata negara berasal dari kata state (Inggris), staat (Belanda dan Jerman), etat (Perancis), yang berasal dari bahasa Latin status atau statum, yang berarti menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, dan menempatkan. Kata status juga dapat diartikan sebagai .... Menurut Niccolo Machiavelli, negara sebagai kekuasaan. Dia memperkenalkan istilah La Stato dalam bukunya “Il Principe” yang mengajarkan bagaimana seharusnya seorang raja memerintah dengan sebaik-baiknya.
A.    Selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya.
B.    Persamaan kesadaran bernegara dan kesadaran berpolitik tanpa membedakan ras.
C.   Suatu keadaan yang menunjukkan sifat atau keadaan yang tegak dan tetap.
D.   Suatu negara karena dipersatukan oleh cita-cita yang sama.
E.    Suatu keadaan yang utuh, tidak dapat dibagi, perseorangan, atau pribadi.

9.    Kata “negara” yang lazim digunakan di Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta nagari atau nagara, yang berarti .... Pada masa Kerajaan Majapahit abad XIV, seperti tertulis dalam buku Negara Kertagama karangan Mpu Prapanca (1365), digambarkan tentang pemerintahan Majapahit yang menghormati musyawarah, hubungan antardaerah, dan hubungan dengan negara-negara tetangga.
A.    Wilayah, kota, atau pemerintah.
B.    Daerah, kota, atau kepala daerah.
C.   Daerah, kawasan, atau penguasa.
D.   Wilayah, kota, atau penguasa.
E.    Daerah, kota, atau kekuasaan.

10.  Salah satu sifat hakikat negara adalah ... artinya negara mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara sah. Tujuannya adalah agar peraturan perundang-undangan ditaati, ketertiban dalam masyarakat tercapai, dan anarki (kekacauan) dalam masyarakat dicegah. Selain dengan paksaan dapat juga dilakukan dengan persuasi, yaitu meyakinkan orang dengan argumentasi atau penjelasan-penjelasan, sehingga orang lain mau melakukan sesuatu.
A.    Memaksa
B.    Monopoli
C.   Mencakup semua
D.   Mengikat
E.    Mengatur

11.  Terjadinya negara berdasarkan pendekatan pertumbuhan primer secara ringkas  adalah ..., di mana kehidupan manusia diawali dan sebuah keluarga, kemudian berkembang luas menjadi kelompok-kelompok masyarakat hukum tertentu (suku). Sebagai pimpinan, kepala suku bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kehidupan bersama. Kepala suku merupakan primus interpares (orang pertama di antara yang sederajat) dan memimpin suatu suku, yang kemudian berkembang luas baik karena faktor alami maupun karena penakiukan-penakiukan.
A.    Fase rijk
B.    Fase genootschaft
C.   Fase negara nasional
D.   Fase negara diktator
E.    Fase negara demokrasi

12.  Fase dalam pertumbuhan primer sebuah negara, di mana rakyat yang semakin lama memiliki kesadaran kebangsaan kemudian tidak ingin diperintah oleh raja yang absolut. Ada keinginan rakyat untuk mengendalikan pemerinta han dan memilih pemimpinnya sendiri yang dianggap dapat mewujudkan aspirasi mereka. Fase ini lebih dikenal dengan “kedaulatan rakyat”, yang pada akhirnya mendorong lahirnya ....
A.    Negara komunis
B.    Negara liberal
C.   Negara nasional
D.   Negara diktator
E.    Negara demokrasi

13.  Bahwa negara memang ada karena kehendak Tuhan, namun tidak secara langsung melainkan melalui penciptaan manusia terlebih dahulu, yang kemudian menjadi raja. Raja memerintah atas nama Tuhan. Pada negara modern, dapat diketahui melalui konstitusinya dengan mencamtumkan kalimat “by the grace of Gold” (Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa), merupakan salah satu teori dalam pendekatan teoritis terbentuknya negara yaitu ....
A.  Teori perjanjian masyarakat
B.  Teori ketuhanan
C. Teori ketuhanan langsung
D. Teori ketuhanan tidak langsung
E.  Teori kedaulatan Tuhan

14.  Antara tujuan dan fungsi negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Namun demikian keduanya memiliki arti yang berbeda yang tampak pada tabel berikut ini. Titik-titik yang ada dalam tabel adalah ....
No.
Tujuan

Fungsi
1.
Berisi sasaran-sasaran yang dicapai yang telah ditetapkan.

Mencerminkan suasana gerak, aktivitas nyata dalam mencapai sasaran.

2.
Menunjukkan dunia cita yakni suasana ideal yang harus dijelmakan/diwujud
kan.

...............................................................
...............................................................
...............................................................
3.
Bersifat abstrak  dan  ideal.

Bersifat riil dan konkrit.

A.    Merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan.
B.    Menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah tujuan.
C.   Merupakan pelaksanaan atau penafsiran dari tujuan yang hendak dicapai.
D.   Menjadi ukuran apakah tujuan itu sudah tercapai atau belum.
E.    Merupakan perwujudan dari tujuan yang telah ditetapkan.

15.  Secara umum terlepas dari ideologi yang dianutnya, setiap negara menyelenggarakan beberapa fungsi minimum yang mutlak harus ada. Salah satu fungsi tersebut adalah sebagai fungsi pertahanan keamanan. Berikut ini perwujudan fungsi pertahanan keamanan, kecuali ....
A.    Untuk menjamin tegaknya kedaulatan negara.
B.    Mengantisipasi kemungkinan adanya serangan yang dapat mengancam     kelangsungan hidup bangsa (negara).
C.   Negara dilengkapi dengan alat pertahanan.
D.   Negara harus dapat melindungi rakyat, wilayah serta pemerintahan dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar.
E.    Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian  abadi dan keadilan sosial.

16.  Berikut ini tabel mengenai beberapa pendapat para ahli tentang tujuan negara. Titik-titik yang ada dalam tabel adalah ....

No.
Nama Tokoh
Pendapat
1.
Plato
Tujuan negara adalah memajukan kesusilaan manusia.
2.
Roger H Soltau
Tujuan negara adalah mengusahakan agar rakyat berkembang serta mengembangkan daya cipta sebebas mungkin.
3.
John Locke
Tujuan negara adalah menjamin suasana hukum individu secara alamiah atau menjamin hak-hak dasar setiap individu.
4.
Harold J. Laski
Tujuan negara adalah menciptakan keadaan agar rakyat dapat memenuhi keinginannya secara maksimal.
5.
Montesquieu
Tujuan negara adalah melindungi diri manusia sehingga dapat tercipta kehidupan yang aman, tentram dan bahagia.
6.
Aristoteles
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

A.    Tujuan negara adalah menjamin kebaikan hidup warga negaranya.
B.    Tujuan adalah mempertahankan negara sebagai organisasi politik yang berdaulat.
C.   Tujuan negara yaitu memelihara ketertiban, ketentraman, keamanan,  perdamaian dalam negara serta melindungi hak setiap orang.
D.   Tujuan negara yaitu mempertahankan kemerdekaan/kedaulatan negara.
E.    Tujuan negara adalah menyelenggarakan dan memperbesar kesejahteraan umum.

17.  Berikut ini beberapa teori dan pendapat tentang fungsi negara. Titik-titik yang ada dalam tabel adalah ....

No.
Nama Teori
Pendapat

1.
Charles E. Merriam
Ada 5 yaitu keamanan ekstern, ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan umum dan kebebasan.
2.
Individualisme/Liberalisme
Menjaga keamanan dan ketertiban agar hak dan kebebasan individu terjamin.
3.
Negara Hukum Murni
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
4.
Welfare State
Tidak hanya menciptakan ketertiban saja tetapi secara aktif mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.
5.
Komunisme
Sebagai alat penindas/pemaksa dari kelas ekonomi yang kuat terhadap kelas lainnya yang lebih lemah.
6.
Anarkhisme
Mewujudkan masyarakat yang bebas tanpa organisasi paksaan. Kaum anarkhis tidak memerlukan negara dan pemerintah, sehingga fungsi negara dan pemerintah dilaksanakan oleh kelompok yang dibentuk secara sukarela tanpa alat paksaan, polisi, hukum serta pengadilan.

A.    Melindungi diri manusia sehingga dapat tercipta kehidupan yang aman, tentram dan bahagia.
B.    Menjaga dan menciptakan keamanan dan ketertiban.
C.   Fungsi legislatif (membuat undang-undang), (b) fungsi eksekutif (melaksanakan undang-undang), dan (c) fungsi federatif (melaksanakan hubungan luar negeri).
D.   Fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif (mengawasi pelaksanaan undang- undang atau mengadili).
E.    Fungsi regeling (membuat peraturan), (b) bestuur (menjalankan pemerintahan), (c) rechtspraak(mengadili), dan (d) politie (ketertiban dan keamanan).

18.  Berikut ini beberapa teori dan pendapat tentang fungsi negara. Titik-titik yang ada dalam tabel adalah ....

No.
Nama Teori
Pendapat
1.
John Locke
(a) Fungsi legislatif (membuat undang-undang), (b) fungsi eksekutif (melaksanakan undang-undang), dan (c) fungsi federatif (melaksanakan hubungan luar negeri).
2.
Montesquieu
Fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif (mengawasi pelaksanaan undang- undang atau mengadili).
3.
Van Vollenhoven
(a) regeling (membuat peraturan), (b) bestuur (menjalankan pemerintahan), (c) rechtspraak(mengadili), dan (d) politie (ketertiban dan keamanan).
4.
Dr. Stellinga
Ada 5 fungsi yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, polisi dan kejaksaan (penuntut umum terhadap pelanggar hukum)
5.
Moh. Kusnardi, SH
(a) melaksanakan ketertiban (law and order)
 (b) mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
6.
Goodnow
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

A.    Menegakkan keadilan, negara harus dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu. Setiap warga negara harus dipandang sama di depan hukum. Fungsi ini dilaksanakan melalui lembaga peradilan.
B.    Melaksanakan penertiban (Law and order), untuk mencapai tujuan bersama dan
mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban. Dalam fungsi ini negara dapat dikatakan sebagai stabilisator.
C.   Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Negara harus mengeksplorasi sumber daya alam (SDA) dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan pendapatan rakyat guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran.
D.   (a) Policy making yaitu membuat kebijakan negara dan (b) policy executing yaitu melaksanakan kebijakan yang sudah ditentukan.
E.    Tidak hanya menciptakan ketertiban saja tetapi secara aktif mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

19.  ... adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris “nation”) dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia.
A.    Patriotisme
B.    Sosialisme
C.   Heroisme
D.   Cauvinisme
E.    Nasionalisme

20.  Nasionalisme kewarganegaraan atau ... adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya, “kehendak rakyat”; “perwakilan politik”. Teori ini mula-mula dibangun oleh Jean-Jacques Rousseau dan menjadi bahan-bahan tulisan. Antara tulisan yang terkenal adalah buku berjudul Du Contract Sociale (atau dalam Bahasa Indonesia “Mengenai Kontrak Sosial”).
A.    Nasionalisme politik
B.    Nasionalisme etnis
C.   Nasionalisme budaya
D.   Nasionalisme sipil
E.    Nasionalisme kenegaraan

21.  ... adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan bukannya “sifat keturunan” seperti warna kulit, ras dan sebagainya. Contoh yang terbaik ialah rakyat Tionghoa yang menganggap negara adalah berdasarkan kepada budaya. Unsur ras telah dibelakangkan di mana golongan Manchu serta ras-ras minoritas lain masih dianggap sebagai rakyat negara Tiongkok. Kesediaan dinasti Qing untuk menggunakan adat istiadat Tionghoa membuktikan keutuhan budaya Tionghoa. Malah banyak rakyat Taiwan menganggap diri mereka nasionalis Tiongkok sebab persamaan budaya mereka tetapi menolak RRC karena pemerintahan RRT berpaham komunisme.
A.    Nasionalisme etnis
B.    Nasionalisme kultur
C.   Nasionalisme identitas
D.   Nasionalisme budaya
E.    Nasionalisme adat istiadat

22.  Di Indonesia, awal semangat kebangsaan dipelopori antara lain Dr. Soetomo, Dr. Wahidin Sudirohusodo, yang ditandai lahirnya ... dengan tujuan mencerdaskan bangsa berdasarkan kesadaran, tekad, dan upaya untuk maju atas dasar falsafah dan  wawasan yang bersumber pada kepribadian Nusantara.
A.    Indische Partaij
B.    Partai Nasional Indonesia (PNI)
C.   Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindra)
D.   Mauhammadiyah
E.    Boedi Oetomo

23.  Nasionalisme adalah faham kebangsaan yang tumbuh karena berbagai hal, kecuali ....
A.    Adanya persamaan nasib.
B.    Persamaan sejarah serta kepentingan untuk hidup bersama.
C.   Persamaan tempat tinggal.
D.   Sebagai suatu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis, dan maju di dalam suatu kesatuan bangsa dan negara, serta
E.    Cita-cita bersama guna mencapai, memelihara, dan mengabdikan identitas, persatuan, kemakmuran, dan kekuatan atau kekuasaan negara bangsa yang bersangkutan.

24.  Nasionalisme dalam arti sempit berarti perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang tinggi atau berlebih-lebihan, sehingga memandang bangsa lain lebih rendah disebut ..., dalam arti luas nasionalisme yaitu perasaan cinta atau bangga terhadap tanah air dan bangsanya sendiri dengan tetap menghormati bangsa lain karena merasa sebagai bagian dari bangsa lain di dunia.
A.    Egoisme
B.    Chauvinisme
C.   Egosentrisme
D.   Sukuisme
E.    Rasisme

25.  Manifestasi faham nasionalisme berupa hal-hal berikut ini, kecuali ....
A.    Kesadaran seseorang bahwa dirinya merupakan anggota atau warga negara dan bangsanya.
B.    Kebanggaan seseorang akan negara dan bangsanya.
C.   Fanatisme berlebihan seseorang akan negara dan bangsanya.
D.   Kesetiaan dan ketaatan seseorang terhadap negara dan bangsanya.
E.    Perjuangan seseorang bagi kepentingan negara dan bangsanya.

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X) di depan pilihan jawaban A, B, C, D, atau E!

1.      Ada berbagai jenis sistem hukum yang berbeda yang dianut oleh negara-negara di dunia pada saat ini, antara lain seperti di bawah ini, kecuali ....
A.     Sistem hukum Eropa Kontinental
B.     Common law system
C.     Sistem hukum Anglo-Saxon
D.     Sistem hukum tata cara adat
E.     Sistem hukum agama

2.      ... adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60% dari populasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini.
A.     Sistem hukum Eropa Kontinental
B.     Common law system
C.     Sistem hukum Anglo-Saxon
D.     Sistem hukum adat
E.     Sistem hukum agama

3.      ... adalah suatu sistem hukum yang di gunakan di Inggris yang mana di dalamnya menganut aliran frele recht lehre yaitu di mana hukum tidak dibatasi oleh undang-undang tetapi hakim diberikan kebebasan untuk melaksanakan undang-undang atau mengabaikannya.
A.     Sistem hukum Eropa Kontinental
B.     Common law system
C.     Sistem hukum Anglo-Saxon
D.     Sistem hukum adat
E.     Sistem hukum agama

4.      ... adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat (walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistim hukum Eropa Kontinental Napoleon).
A.     Sistem hukum Eropa Kontinental
B.     Common law system
C.     Sistem hukum Anglo-Saxon
D.     Sistem hukum adat
E.     Sistem hukum agama

5.      ... adalah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah, misalnya di perkampungan pedesaan terpencil yang masih mengikuti hukum adat.
A.     Sistem hukum Eropa Kontinental
B.     Common law system
C.     Sistem hukum Anglo-Saxon
D.     Sistem hukum adat
E.     Sistem hukum agama


6.      ... adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu,  biasanya terdapat dalam Kitab Suci.
A.     Sistem hukum Eropa Kontinental
B.     Common law system
C.     Sistem hukum Anglo-Saxon
D.     Sistem hukum adat
E.     Sistem hukum agama

7.      Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama yaitu ... Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat dan sistem hukum agama, khususnya hukum (syariah) Islam.
A.     Sistem hukum Eropa Kontinental
B.     Common law system
C.     Sistem hukum Anglo-Saxon
D.     Sistem hukum adat
E.     Sistem hukum agama

8.      ...  pada hakikatnya adalah suatu keseluruhan komponen peradilan nasional, pihak-pihak dalam proses peradilan, hierarki kelembagaan peradilan maupun aspek-aspek yang bersifat prosedural yang saling berkait sedemikian rupa, sehingga terwujud suatu keadilan hukum.
A.     Sistem hukum nasional
B.     Sistem peradilan nasional
C.     Sistem pengadilan nasional
D.     Sistem hukum kontinental
E.     Sistem hukum adat

9.       Komponen ... adalah himpunan peraturan yang memuat tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil, dengan kata lain hukum yang memuat peraturan mengenai cara-cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan tata cara hakim memberi putusan.
A.     Hukum material
B.     Hukum formal
C.     Hukum perdata
D.     Hukum adat
E.     Hukum publik

10.   ... adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain yang menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.
A.     Hukum pidana
B.     Hukum publik
C.     Hukum perdata
D.     Hukum perorangan
E.     Hukum keluarga

11.   Komponen yang bersifat ... yaitu proses penyelidikan/penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (mengadili).
Komponen ini menyangkut tentang bagaimana proses pengajuan perkara mulai dari penyelidikan/penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan.
A.     Material
B.     Formal
C.     Substansial
D.     Essensial
E.     Prosedural

12.   Berikut ini para pihak yang berkait dalam proses peradilan, yaitu penyelidik/penyidik, penuntut umum, hakim, para pencari keadilan baik korban, tersangka/terdakwa dan ....
A.     Jaksa
B.     Polisi
C.     Saksi
D.     Saksi Ahli
E.     Penasehat Hukum/Pengacara/Advokad

13.   Menurut UUD 1945 kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang ...  artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan lain seperti pemerintah maupun badan lain selain pemerintah. Sehubungan dengan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, maka ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan kehakiman dapat bebas dan tidak memihak yakni : Landasan Yuridis tentang Mahkamah Agung, Kualitas dan Integritas Para hakim, dan Tradisi kehidupan hukum dalam masyarakat.
A.     Merdeka
B.     Bebas
C.     Netral
D.     Tidak memihak
E.     Adil

14.   Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah ....
A.     Kejaksaan Agung
B.     Kepolisian Republik Indonesia
C.     Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
D.     Mahkamah Konstitusi
E.     Komisi Yudisial

15.   Badan-badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung merupakan suatu bagian sebagai pelaku kekuasan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan. Badan-badan Peradilan yang dimaksud, yakni Badan peradilan dalam lingkungan peradilan ... dan Badan peradilan dalam lingkungan peradilan ....
A.     Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua
B.     Sipil dan Militer
C.     Agama dan Adat
D.     Umum dan Khusus
E.     Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi

16.   Dalam lingkungan Peradilan Umum dibentuk pengadilan khusus, antara lain: Pengadilan Anak, ..., Pengadilan HAM, Pengadilan Korupsi, dan Pengadilan Hubungan Industrial.
A.     Pengadilan Niaga
B.     Pengadilan Dagang
C.     Pengadilan Keluarga
D.     Pengadilan Adat
E.     Pengadilan Agama

17.   Dalam lingkungan Peradilan Agama dibentuk pengadilan khusus sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, yakni Peradilan Syariat Islam di ....
A.     Propinsi Sumatera Utara
B.     Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
C.     Propinsi DKI Jakarta
D.     Propinsi DI Yogyakarta
E.     Propinsi Papua

18.   Di bawah ini yang tidak termasuk dalam Peradilan Militer adalah ....
A.     Pengadilan Militer
B.     Pengadilan Militer Tinggi
C.     Pengadilan Utama, dan
D.     Pengadilan Pertempuran
E.     Pengadilan Perwira Tinggi

19.   Pembinaan teknis, organisatoris, administrasi, dan keuangan badan-badan pengadilan yang termasuk dalam Peradilan Tata Usaha Negara  di bawah Mahkamah Agung, kecuali Pengadilan Pajak pembinaan keuangan di bawah ....
A.     Kementerian Hukum Dan HAM
B.     Kementerian Perdagangan
C.     Kementerian Koordinator Perekonomian
D.     Kementerian Keuangan
E.     Kementerian Dalam Negeri

20.   Mahkamah Agung (disingkat MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang ... bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.
A.     Kekuasaan peradilan
B.     Kekuasaan pengadilan
C.     Kekuasaan kehakiman
D.     Kekuasaan hukum
E.     Kekuasaan ketatanegaraan

21.   Sir Thomas Stamford Raffles, yang pada tahun 19811 diangkat menjadi Letnan Gubernur untuk pulau Jawa dan wilayah di bawahnya, mengadakan perubahan-perubahan antara lain : Di kota-kota Batavia, Semarang dan Surabaya dimana dulu ada Raad van Justitie, didirikan Court Of Justitice, yang mengadili perkara ... maupun .... Court of Justitice yang ada di Batavia merupakan juga Supreme Court of Justitice, pengadilan banding terhadap putusan-putusan Court onvoeldoende gemotiveerd Justitice yang ada di ... dan ....
A.     Publik dan privat, di Jakarta dan Bandung
B.     Umum dan khusus, di Jakarta dan Surabaya
C.     Sipil dan Militer, di Semarang dan Surabaya
D.     Formal dan material, di Jakarta dan Surabaya
E.     Perdata dan pidana, di Semarang dan Surabaya

22.   Dalam fungsi judisialnya, ... memutus perkara-perkara banding mengenai putusan–putusan pengadilan wasit tingkat pertama di seluruh Indonesia, jikalau nilai harganya lebih dari £.500 dan mengenai putusan-putusan residentiegerechten – di luar Jawa dan Madura.
A.     Regentschapsgerecht
B.     Landraad
C.     Rechtbank van Omgang
D.     Raad van Justitie
E.     Hooggerechtshof

23.   Pengadilan-pengadilan bentukan Pemerintah Bala Tentara Dai Nippon adalah sebagai berikut, kecuali ....
A.     Gun Hooin (Pengadilan Kecamatan) lanjutan Districtsgerecht dahulu.
B.     Ken Hooi (Pengadilan Kabupaten) lanjutan Regentschapgerecht dahulu.
C.     Keizai Hooin (Pengadilan Kepolisian) lanjutan Landgerecht dahulu.
D.     Tihoo Hooin (Pengadilan Negeri) lanjutan Landraad dahulu, akan tetapi hanya dengan seorang hakim saja (tidak lagi majelis), kecuali terhadap perkara tertentu apabila Pengadilan Tinggi menentukan harus diadili dengan 3 orang Hakim.
E.     Penambahan badan pengadilan diantaranya Kootoo Hooin (Pengadilan Tinggi), lanjutan dari Raad van Justitie dahulu dan Saikoo Hooin (Mahkamah Agung), lanjutan dari Hooggerechtshof dahulu.

24.   Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung, dan diangkat oleh ....
A.     DPR
B.     MPR
C.     Komisi Yudisial
D.     MK
E.     Presiden

25.   Pada Mahkamah Agung terdapat hakim agung sebanyak maksimal 60 orang. Hakim agung dapat berasal dari sistem karier atau sistem non karier. Calon hakim agung diusulkan oleh ... kepada Dewan Perwakilan Rakyat, untuk kemudian mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
A.     DPR
B.     MPR
C.     Komisi Yudisial
D.     MK
E.     Presiden

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X) di depan pilihan jawaban A, B, C, D atau E!

1.     Kata ... merupakan penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Perbuatan ini selalu mengandung unsur “penyelewengan” atau “ketidakjujuran”.
A.     Kolusi
B.     Manipulasi
C.     Nepotisme
D.     Gratifikasi
E.     Korupsi

2.      ... adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara satu dengan yang lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.
A.     Kolusi
B.     Manipulasi
C.     Nepotisme
D.     Gratifikasi
E.     Korupsi

3.      ... adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat bangsa dan negara.
A.     Kolusi
B.     Manipulasi
C.     Nepotisme
D.     Gratifikasi
E.     Korupsi

4.      Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.  Baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
A.     Kolusi
B.     Manipulasi
C.     Nepotisme
D.     Gratifikasi
E.     Korupsi

5.   Semua bentuk pemerintah/pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah ... yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.
A.     Okhlokrasi
B.     Aristokrasi
C.     Autokrasi
D.     Kleptokrasi
E.     Oligarki

6.   Di masa Orde Lama, masa pemerintahan ..., tercatat dua kali dibentuk badan pemberantasan korupsi. Yang pertama, dengan perangkat aturan Undang-Undang Keadaan Bahaya, lembaga ini disebut Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran). Badan ini dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota, yakni Profesor M. Yamin dan Roeslan Abdulgani. Kepada Paran inilah semua pejabat harus menyampaikan data mengenai pejabat tersebut dalam bentuk isian formulir yang disediakan.
A.     Presiden Soekarno
B.     Presiden Soeharto
C.     Presiden B. J. Habibie
D.     Presiden Abdurrahman Wachid
E.     Presiden Megawati Soekarno Putri

7.   Pada ..., melalui Keputusan Presiden No. 275 Tahun 1963, pemerintah menunjuk lagi A.H. Nasution, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan/Kasab, dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo dengan lembaga baru yang lebih dikenal dengan Operasi Budhi. Kali ini dengan tugas yang lebih berat, yakni menyeret pelaku korupsi ke pengadilan dengan sasaran utama perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktek korupsi dan kolusi.
A.     1962
B.     1963
C.     1964
D.     1965
E.     1966

8.   Pada masa awal Orde Baru, melalui pidato kenegaraan pada 16 Agustus 1967, Soeharto terang-terangan mengkritik Orde Lama, yang tidak mampu memberantas korupsi dalam hubungan dengan demokrasi yang terpusat ke istana. Pidato itu seakan memberi harapan besar seiring dengan dibentuknya Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), yang diketuai ....
A.     Kapolri
B.     Menteri Kehakiman
C.     Jaksa Agung
D.     Ketua MA
E.     Wakil Presiden

9.   Kebijakan Soeharto untuk menunjuk Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa, seperti Prof Johannes, I.J. Kasimo, Mr Wilopo, dan A. Tjokroaminoto, dengan tugas utama membersihkan Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, Pertamina, dan lain-lain. Empat tokoh bersih ini jadi tanpa taji ketika hasil temuan atas kasus korupsi di Pertamina, misalnya, sama sekali tidak digubris oleh pemerintah. Lemahnya posisi komite ini pun menjadi alasan utama. Kemudian, ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkopkamtib, dibentuklah ... dengan tugas antara lain juga memberantas korupsi.
A.     Operasi Anti Korupsi
B.     Operasi Tertib
C.     Operasi Bersih
D.     Operasi Putih
E.     Operasi Pemberantasan Korupsi

10.   Di era reformasi, usaha pemberantasan korupsi dimulai oleh B.J. Habibie dengan mengeluarkan ... tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru, seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), KPPU, atau Lembaga Ombudsman.
A.     UU Nomor 25 Tahun 1999
B.     UU Nomor 26 Tahun 1999
C.     UU Nomor 27 Tahun 1999
D.     UU Nomor 28 Tahun 1999
E.     UU Nomor 29 Tahun 1999

11.   Presiden Abdurrahman Wachid membentuk ... melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Namun, di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim ini, melalui suatu judicial review Mahkamah Agung, Tim ini akhirnya dibubarkan dengan logika membenturkannya ke UU Nomor 31 Tahun 1999.
A.     TGPTPK
B.     KPKPN
C.     OPSTIB
D.     KPPU
E.     KPK

12.  Pada tanggal ..., Taufiequrachman Ruki, seorang alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1971, dilantik menjadi Ketua KPK. Di bawah kepemimpinan Taufiequrachman Ruki, KPK hendak memposisikan dirinya sebagai katalisator (pemicu) bagi aparat dan institusi lain untuk terciptanya jalannya sebuah "good and clean governance" (pemerintahan baik dan bersih) di Republik Indonesia. Sebagai seorang mantan Anggota DPR RI dari tahun 1992 sampai 2001, Taufiequrachman walaupun konsisten mendapat kritik dari berbagai pihak tentang dugaan tebang pilih pemberantasan korupsi.
A.     12 Desember 2003
B.     13 Desember 2003
C.     14 Desember 2003
D.     15 Desember 2003
E.     16 Desember 2003

13.   Survei terbaru Transparency International yaitu "Barometer Korupsi Global", menempatkan ... di Indonesia sebagai institusi terkorup dengan nilai 4,2 (dengan rentang penilaian 1-5, 5 untuk yang terkorup). Masih berangkat dari data tersebut, di Asia, Indonesia menduduki prestasi sebagai negara terkorup dengan skor 9.25 (terkorup 10) di atas India (8,9), Vietnam (8,67), Filipina (8,33) dan Thailand (7,33).
A.     DPR
B.     Partai politik
C.     POLRI
D.     Kejaksaan
E.     Pengadilan

14.  Pada tahun 2007 Taufiequrachman Ruki digantikan oleh ... sebagai Ketua KPK.
A.     Antasari Azhar
B.     Tumpak Hatorangan Panggabean
C.     DR. Busyro Mukodas
D.     Bibit Samad Riyanto
E.     Chandra M Hamzah

15.  16 Januari 2008  Mantan Kapolri Rusdihardjo ditahan di Rutan Brimob Kelapa Dua. Terlibat kasus dugaan korupsi pada pungli pada pengurusan dokumen keimigrasian saat menjabat sebagai Duta Besar RI di Malaysia. Dugan kerugian negara yang diakibatkan Rusdihardjo sebesar 6.150.051 ringgit Malaysia atau sekitar Rp15 miliar. Rusdiharjo telah di vonis pengadilan Tipikor selama ....
A.     1 tahun
B.     2 tahun
C.     3 tahun
D.     4 tahun
E.     5 tahun

16.  10 April  2008 Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah ditahan di Rutan Mabes Polri. Burhanuddin diduga telah menggunakan dana YPPI sebesar .... Burhanuddin sudah di vonis pengadilan tipikor lima tahun penjara.
A.     Rp 50 miliar
B.     Rp 100 miliar
C.     Rp 150 miliar
D.     Rp 200 miliar
E.     Rp 250 miliar

17.  2 Maret  2008 Jaksa Urip Tri Gunawan ditahan di Rutan Brimob Kelapa Dua dan Arthalita Suryani ditahan di Rutan Pondok Bambu. Jaksa Urip tertangkap tangan menerima 610.000 dolar AS dari Arthalita Suryani di rumah obligor BLBI Syamsul Nursalim di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan. Urip di vonis di tingkat pengadilan Tipikor dan diperkuat di tingkat kasasi di Mahkamah Agung selama ... penjara. Sedangkan Arthalita di vonis di Tipikor selama 5 tahun penjara.
A.     5 tahun
B.     10 tahun
C.     12 tahun
D.     15 tahun
E.     20 tahun

18.  20 Maret   2008 Mantan Gubernur  ...  Saleh Djasit (1998-2004) ditahan sejak 20 Maret 2008 di rutan Polda Metro Jaya. Saleh yang juga anggota DPR RI (Partai Golkar) ditetapkan sebagai tersangka sejak November 2007 dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 20 unit mobil pemadam kebakaran senilai Rp 15 miliar. Saleh Djasit telah di vonis Pengadilan Tipikor selama 4 tahun penjara.
A.     Jambi
B.     Bengkulu
C.     Riau
D.     Sumatera Utara
E.     Sumatera Selatan

19.  9 April  2008 Anggota  ...  Muhammad Al Amin Nur Nasution dan Sekda Kabupaten Bintan Azirwan ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, Sekda Bintan Azirwan ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan. Al Amin tertangkap tangan menerima suap dari Azirwan. Saat tertangkap ditemukan Rp 71 juta dan 33.000 dolar Singapura. Mereka ditangkap bersama tiga orang lainnya di Hotel Ritz Carlton.
A.     POLRI
B.     DPR RI
C.     Peradin
D.     Kejagung
E.     KPU

20.  17 April 2008 Anggota DPR RI (Partai Golkar) Hamka Yamdhu dan mantan Anggota DPR RI (Partai Golkar) Anthony Zeidra Abidin. Anthony Z Abidin yang juga menjabat Wakil Gubernur Jambi ditahan di Polres Jakarta Timur, Hamka Yamdhu ditahan di Rutan Polres Jakarta Barat. Hamda dan Anthony Z Abidin diduga menerima  ...  dari Bank Indonesia.
A.     Rp 29 miliar
B.     Rp 29,5 miliar
C.     Rp 30 miliar
D.     Rp 30,5 miliar
E.     Rp 31,5 miliar

21.   Tanggal  ...  KPK menetapkan Bupati Kutai Kartanegara Syaukani H.R. sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bandara Loa Kulu yang diperkirakan merugikan negara sebanyak Rp 15,9 miliar.
A.     23 Desember 2006
B.     24 Desember 2006
C.     25 Desember 2006
D.     26 Desember 2006
E.     27 Desember 2006

22.   30 November 2006  Jaksa KPK Tuntut Mulyana W. Kusumah 18 Bulan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan  ...  Pemilihan Umum 2004.
A.     Kartu suara
B.     Bilik suara
C.     Tinta
D.     IT
E.     Kotak suara

23.   30 November 2006  Menahan Rokhmin Dahuri, ... periode 2001-2004. Rokhmin diduga terlibat korupsi dana nonbujeter di departemennya. Total dana yang dikumpulkan adalah Rp 31,7 miliar.
A.     Menteri Perdagangan
B.     Menteri Pertanian
C.     Menteri Perhubungan
D.     Menteri Kelautan dan Perikanan
E.     Menteri Pemuda dan Olah Raga

24.  Kasus penyuapan anggota KPU, Mulyana W. Kusumah kepada tim audit BPK, Kasus korupsi di KPU, dengan tersangka Nazaruddin Sjamsuddin, Safder Yusacc dan Hamdani Amin, Kasus penyuapan panitera PT Jakarta oleh kuasa hukum Abdullah Puteh, dengan tersangka Teuku Syaifuddin Popon, Syamsu Rizal Ramadhan, dan M. Soleh, Kasus penyuapan Hakim Agung MA dalam perkara Probosutedjo, dengan tersangka Harini Wijoso, Sinuhadji, Pono Waluyo, Sudi Ahmad, Suhartoyo dan Triyadi, Dugaan korupsi perugian negara sebesar 32 miliar rupiah dengan tersangka Theo Toemion, dan Kasus korupsi di KBRI Malaysia.
A.     2004
B.     2005
C.     2006
D.     2007
E.     2008

25.  Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis MI-2 Merk Ple Rostov Rusia milik ... tahun 2004. Sedang berjalan, dengan tersangka Ir. H. Abdullah Puteh.
A.     Pemda Sumut
B.     Pemda Sumsel
C.     Pemda Jambi
D.     Pemda NAD
E.     Pemda Sumbar

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X) di depan pilihan jawaban A, B, C, D, atau E!

1.    Langkah untuk pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM, ketika Majelis Umum PBB mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) pada ....
A.     7 Desember 1948
B.     8 Desember 1948
C.     9 Desember 1948
D.     10 Desember 1948
E.     11 Desember 1948

2.    Penegakan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) di Indonesia mencapai kemajuan ketika pada tanggal  ...  disahkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan kemudian diundangkan tanggal 23 November 2000.
A.     5 November 2000
B.     6 November 2000
C.     7 November 2000
D.     8 November 2000
E.     9 November 2000

3.    Hukum Hammurabi terdapat pada masyarakat  ...  yang menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin keadilan bagi warganya.
A.     Mesir
B.     Yunani
C.     Athena
D.     Babilonia
E.     Romawi

4.    Kaisar Romawi F.A. Justinianus menciptakan peraturan hukum modern yang terkodifikasi dalam  ...  sebagai jaminan atas keadilan dan hak asasi manusia.
A.     Magna Charta
B.     Petition of Right
C.     Declaration of Independent
D.     Declaration des droit d’ihomme et du citoyen
E.     Corpus Luris

5.    Raja tidak boleh memungut pajak kalau tidak dengan izin dari Great Council.
Orang tidak boleh ditangkap, dipenjara, disiksa atau disita miliknya tanpa cukup alasan menurut hukum negara. Aturan ini terdapat dalam ....
A.     Magna Charta
B.     Petition of Right
C.     Declaration of Independence
D.     Declaration des droit d’Lhomme et du citoyen
E.     Corpus Luris

6.    Jika diminta, hakim harus dapat menunjukan orang yang ditangkapnya lengkap dengan alasan penangkapan itu. Orang yang ditangkap harus diperiksa selambat-lambatnya dua hari setelah ditangkap. Aturan ini terdapat dalam ....
A.     Petition of Rights
B.     Habeas Corpus Act
C.     Bill of Rights
D.     Declaration of Independence
E.     Declaration des Droits de L’homme et du Citoyen

7.    Bahwa semua orang yang diciptakan sama. Mereka dikaruniai oleh Tuhan ; hak hidup, hak kebebasan, dan hak mengejar kebahagiaaan (life, liberty, and pursuit of happiness). Amerika Serikat dianggap sebagai negara pertama yang mencantumkan hak asasi dalam konstitusi (dimuat secara resmi dalam Constitusi of USA tahun 1787) atas jasa presiden Thomas Jefferson.
A.     Petition of Rights
B.     Habeas Corpus Act
C.     Bill of Rights
D.     Declaration of Independence
E.     Declaration des Droits de L’homme et du Citoyen

8.    Pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga negara sebagai hasil revolusi Perancis di bawah pimpinan Jendral Laffayete, antara lain menyebutkan: Manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hak-hak yang sama. Hak-hak itu ialah hak kebebasan, hak milik, keamanan dan sebagainya.
A.     Petition of Rights
B.     Habeas Corpus Act
C.     Bill of Rights
D.     Declaration of Independence
E.     Declaration des Droits de L’homme et du Citoyen

9.    Naskah yang diusulkan oleh Presiden Woodrow Wilson yang memuat 14 pasal dasar untuk mencapai perdamaian yang adil.
A.     Rights of Determination
B.     Universal Declaration of Human Right
C.     Atlantic Charter
D.     Declaration of Independence
E.     Declaration des Droits de L’homme et du Citoyen

10.  Muncul pada saat berkobarnya Perang Dunia II, kemudian disebutkan empat kebebasan (The Four Freedoms) antara lain: kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan berorganisasi, kebebasan untuk beragama dan beribadah, kebebasan dari kemiskinan dan kekurangan, kebebasan seseorang dari rasa takut.
A.     Rights of Determination
B.     Universal Declaration of Human Right
C.     Atlantic Charter
D.     Declaration of Independence
E.     Declaration des Droits de L’homme et du Citoyen

11.  Pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia yang terdiri dari 30 pasal. Piagam tersebut menyerukan kepada semua anggota dan bangsa di dunia untuk menjamin dan mengakui hak-hak asasi manusia dimuat di dalam konstitusi negara masing-masing.
A.     Rights of Determination
B.     Universal Declaration of Human Right
C.     Atlantic Charter
D.     Declaration of Independence
E.     Declaration des Droits de L’homme et du Citoyen

12.  Jauh sebelum kemerdekaan, para perintis bangsa ini telah memercikkan pikiran-pikiran untuk memperjuangkan harkat dan martabat manusia yang lebih baik. Percikan pikiran tersebut dapat dibaca dalam surat-surat R.A. Kartini yang berjudul “Habis Gelap Terbitlah Terang”, karangan-karangan politik yang ditulis oleh H.O.S. Cokroaminoto, Agus Salim, Douwes Dekker, Soewardi Soeryaningrat, petisi yang dibuat oleh Sutardjo di Volksraad atau pledoi ... yang berjudul ”Indonesia Menggugat” dan Hatta dengan judul ”Indonesia Merdeka” yang dibacakan di depan pengadilan Hindia Belanda.
A.    Moh. Yamin
B.    Soepomo
C.   Soekarno
D.   Ki Hajar Dewantoro
E.    Sutan Syahrir

13.  Diskursus mengenai hak asasi manusia ditandai dengan perdebatan yang sangat intensif dalam tiga periode sejarah ketatanegaraan, yaitu mulai dari tahun  ...  sebagai periode awal perdebatan hak asasi manusia, diikuti dengan periode Konstituante (tahun 1957-1959) dan periode awal bangkitnya Orde Baru (tahun 1966-1968).
A.     Tahun 1945
B.     Tahun 1946
C.     Tahun 1947
D.     Tahun 1948
E.     Tahun 1949

14.  Perjuangan menegakkan HAM itu memerlukan waktu lama untuk berhasil, yaitu sampai datangnya periode reformasi tahun .... Periode ini diawali dengan pelengseran Soeharto dari kursi Presiden Indonesia oleh gerakan reformasi. Inilah periode yang sangat “friendly” terhadap hak asasi manusia, ditandai dengan diterimanya hak asasi manusia ke dalam konstitusi dan lahirnya peraturan perundang-undangan di bidang hak asasi manusia.
A.     1998-1999
B.     1998-2000
C.     1998-2001
D.     1999-2000
E.     1999-2001

15.  Mengapa Soekarno dan Supomo menolak pencantuman pasal-pasal hak warga negara dalam Konstitusi Indonesia? Penolakan Soekarno dan Supomo tersebut didasarkan pada pandangan mereka mengenai dasar negara --yang dalam istilah Soekarno disebut dengan “Philosofische grondslag” atau dalam istilah Supomo disebut “Staatsidee”-- yang tidak berlandaskan pada faham ....
A.     Individualisme dan liberalisme
B.     Individualisme dan kapitalisme
C.     Liberalisme dan kapitalisme
D.     Liberalisme dan sosialisme
E.     Sosialisme dan kapitalisme

16.  Menurut pandangan Soekarno, jaminan perlindungan hak warga negara itu, yang berasal dari ..., merupakan basis dari faham liberalisme dan individualisme yang telah menyebabkan lahirnya imperialisme dan peperangan antara manusia dengan manusia. Soekarno menginginkan negara yang mau didirikan itu didasarkan pada asas kekeluargaan atau gotong-royong, dan karena itu tidak perlu dijamin hak warga negara di dalamnya.
A.     Revolusi Amerika
B.     Revolusi Inggris
C.     Revolusi Prancis
D.     Perang Dunia I
E.     Perang Dunia II

17.  Mengapa Hatta dan Yamin bersikeras menuntut dicantumkannya hak warga negara dalam pasal-pasal Konstitusi? Hatta setuju dengan penolakan terhadap liberalisme dan individualisme, tetapi ia kuatir dengan keinginan untuk memberikan kekuasaan yang seluas-luasnya kepada negara, bisa menyebabkan negara yang ingin didirikan itu terjebak dalam ....
A.     Komunisme
B.     Marxisme
C.     Totalitarianisme
D.     Absolutisme
E.     Otorianisme

18.  Begitu juga dengan Yamin. Sarjana hukum lulusan Belanda itu menolak dengan keras argumen-argumen yang membela tidak dicantumkannya hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar. “Supaya aturan kemerdekaan warga negara dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar seluas-luasnya. Saya menolak segala alasan-alasan yang dimajukan untuk tidak memasukkannya. Aturan dasar tidaklah berhubungan dengan liberalisme, melainkan semata-mata satu kesemestian perlindungan kemerdekaan, yang harus diakui dalam ....
A.     UUD
B.     Tap MPRS
C.     UU
D.     PP
E.     PERPU

19.  Percikan perdebatan yang dipaparkan di atas berakhir dengan suatu kompromi. Hak warga negara yang diajukan oleh Hatta, Yamin dan Liem Koen Hian diterima untuk dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar, tetapi dengan terbatas. Keterbatasan itu bukan hanya dalam arti bahwa hak-hak tersebut lebih lanjut akan diatur oleh ..., tetapi juga dalam arti konseptual.
A.     UU
B.     PP
C.     KEPRES
D.     INPRES
E.     PENPRES

20.  Pembubaran Konstituante tersebut diikuti oleh tindakan Soekarno mengeluarkan dekrit yang isinya adalah pernyataan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dikenal dengan “Dekrit 5 Juli ...”. Dengan kembali ke Undang- Undang Dasar 1945, maka status konstitusional hak asasi manusia yang telah diakui dalam Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar “Sementara” 1950 menjadi mundur kembali.
A.     1957
B.     1958
C.     1959
D.     1960
E.     1961

21.  Setelah rezim Demokrasi Terpimpin Soekarno digulingkan oleh gerakan mahasiswa 1966, yang melahirkan rezim Orde Baru, perdebatan mengenai perlindungan konstitusionalitas hak asasi manusia muncul kembali. Perdebatan itu muncul pada Sidang Umum MPRS tahun 1968 di awal Orde Baru. MPRS ketika itu telah membentuk Panitia Ad Hoc Penyusunan Hak-Hak Asasi Manusia. Hasilnya adalah sebuah “Rancangan Keputusan MPRS tentang Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewajiban Warga Negara”. Tetapi sayang sekali rancangan tersebut tidak berhasil diajukan ke Sidang Umum MPRS untuk disahkan sebagai ketetapan MPRS. Alasannya --terutama diajukan oleh fraksi Karya Pembangunan dan ABRI, akan lebih tepat jika Piagam yang penting itu disiapkan oleh MPR hasil pemilu, bukan oleh MPR(S) yang bersifat “ ... ”.
A.     Ad hoc
B.     Permanen
C.     Tetap
D.     Sementara
E.     Darurat

22.  Kenyataannya, setelah MPR hasil pemilu (1971) terbentuk, Rancangan Piagam Hak Asasi Manusia itu tidak pernah diajukan lagi. Fraksi Karya Pembangunan dan fraksi ABRI tidak pernah mengingat lagi apa yang pernah mereka putuskan pada Sidang Umum MPRS tahun 1968 tersebut. Sampai akhirnya datang gelombang besar “Reformasi”, yang melengserkan Soeharto dari kursi Presiden Indonesia pada bulan  ...  dan membuka babak baru wacana hak asasi manusia di Indonesia.
A.     April 1998
B.     Mei 1998
C.     April 1999
D.     Mei 1999
E.     April 2000

23.  Gagasan mengenai Piagam Hak Asasi Manusia yang pernah muncul di awal Orde Baru itu muncul kembali. Begitu pula gagasan untuk mencatumkannya ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar juga muncul kembali ke dalam wacana perdebatan hak asasi manusia ketika itu. Karena kuatnya tuntutan dari kelompok-kelompok reformasi ketika itu, maka perdebatan bermuara pada lahirnya Ketetapan MPR No.  ... /MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
A.     XV
B.     XVI
C.     XVII
D.     XVIII
E.     XIX

24.  Pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, perjuangan untuk memasukkan perlindungan hak asasi manusia ke dalam Undang-Undang Dasar akhirnya berhasil dicapai. Majelis Permusyawaratan Rakyat  sepakat memasukan hak asasi manusia ke dalam Bab XA, yang berisi 10 Pasal Hak Asasi Manusia (dari pasal 28A-28J) pada Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal ... Agustus 2000.
A.     14
B.     15
C.     16
D.     17
E.     18  

25.  Salah satu isu yang menjadi riak-perdebatan dalam proses amandemen itu adalah masuknya pasal mengenai hak bebas dari pemberlakuan undang-undang yang berlaku surut (non-retroactivity principle) yakni pasal ....  Masuknya ketentuan ini dipandang oleh kalangan aktifis hak asasi manusia dan aktifis pro-reformasi yang tergabung dalam Koalisi untuk Konstitusi Baru sebagai “sabotase” terhadap upaya mengungkapkan pelanggaran berat hak asasi manusia di masa lalu, khsususnya di masa Orde Baru. Alasannya pasal itu dapat digunakan oleh para pelaku pelanggaran hak asasi di masa lalu untuk menghindari tuntutan hukum.
A.     28F
B.     28G
C.     28H
D.     28I
E.     28J

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X) di depan pilihan jawaban A, B, C, D, atau E!

1.      Berikut ini yang tidak termasuk dalam instrumen hukum internasional hak asasi manusia adalah ....
A.     African Charter on Human and Peoples Rights (Banjul Charter) -Persatuan Africa (OAU)-1981.
B.     Cairo Declaration on Human Rights in Islam-OKI/1990.
C.     Bangkok Declaration-Negara-negara Asia/1993.
D.     Vienna Declaration 1993.
E.     Convention on the Rights of the Child-Diratifikasi dengan Keppres NO.36/1990.

2.      Berikut ini yang tidak termasuk dalam instrumen hukum internasional hak asasi manusia adalah ....
A.     Convention on the Political Rights of Women 1958
B.     International Covenant of Civil and PoliticalRights-PBB/1966
C.     International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights-PBB/1966.
D.     Declaration on The Rights of Peoples to Peace-Negara Dunia Ketiga-1984.
E.     Declaration on The Rights to Development-Negara Dunia Ketiga-1986.

3.         Di bawah ini keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Internasional HAM, kecuali ....
A.     Convention on the Political Rights of Women-Diratifikasi dengan UU NO. 68/ 1958
B.     Convention on the Elimination of Discrimination Against Women Diratifikasi dengan UU NO.7/1984.
C.     Convention on the Rights of the Child-Diratifikasi dengan Keppres NO.36/1990.
D.     Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological)  and Toxic Weapons and on Their Destruction-Diratifikasi dengan UU NO. 58/ 1991.
E.     Declaration on The Rights to Development-Negara Dunia Ketiga-1986.

4.         Di bawah ini keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Internasional HAM, kecuali ....
A.     Bangkok Declaration-Negara-negara Asia/1993.
B.     International Convention Against Apartheid in Sports-Diratifikasi dengan UU NO.48/ 1993.
C.     Torture Convention-Diratifikasi dengan UU NO.5/ 1998.
D.     ILO Convention NO.87 Concerning Freedom of Association and Protection on the Rights to Organise-Diratifikasi dengan UU NO. 83/ 1998.
E.     Convention on The Elimination of Racial Discrimination-Diratifikasi dengan UU NO. 29/1999.

5.      Pada permulaan abad XX, Liga Bangsa-Bangsa mendorong masyarakat internasional untuk membentuk suatu badan peradilan yang bersifat permanen, yaitu mulai dari komposisi, organisasi, wewenang dan tata kerjanya sudah dibuat sebelumnya dan bebas dari kehendak negara-negara yang bersengketa. Oleh karena itu dibentuklah ....
A.     Mahkamah Internasional
B.     Mahkamah Permanen Internasional
C.     Mahkamah Pidana Internasional
D.     Mahkamah Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia
E.     Mahkamah Kriminal untuk Rwanda

6.      Menurut Pasal ... Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa disebutkan bahwa Mahkamah Internasional merupakan organ hukum utama dari PBB. Namun sesungguhnya, pendirian Mahkamah Internasional yang baru ini, pada dasarnya hanyalah merupakan kelanjutan dari Mahkamah Internasional yang lama, karena banyak nomor-nomor dan pasal-pasal yang tidak mengalami perubahan secara signifikan.
A.     90
B.     91
C.     92
D.     93
E.     94

7.      Menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, sumber-sumber hukum internasional yang dipakai oleh Mahkamah dalam mengadili perkara, adalah sebagai berikut, kecuali ....
A.     Perjanjian internasional (international conventions), baik yang bersifat umum, maupun khusus
B.     Kesepakatan internasional (international custom)
C.     Prinsip-prinsip hukum umum (general principles of law) yang diakui oleh negara-negara beradab
D.     Keputusan pengadilan (judicial decision)
E.     Pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya, yang merupakan sumber hukum internasional tambahan.

8.      Keputusan Mahkamah Internasional sifatnya final, tidak dapat banding dan hanya mengikat para pihak. Keputusan juga diambil atas dasar ....
A.     Kesepakatan
B.     Musyawarah
C.     Kompromi
D.     Suara mayoritas
E.     Perundingan
9.      Yang dapat menjadi pihak bersengketa adalah ..., namun semua jenis sengketa dapat diajukan ke Mahkamah Internasional. Masalah pengajuan sengketa bisa dilakukan oleh salah satu pihak secara unilateral, namun kemudian harus ada persetujuan dari pihak yang lain. Jika tidak ada persetujuan, maka perkara akan di hapus dari daftar Mahkamah Internasional.
A.     Individu
B.     Organisasi internasional
C.     Negara
D.     Tahta Suci Vatikan
E.     Pemberontak dan pihak dalam sengketa

10.   Berbeda dengan Mahkamah Internasional, yurisdiksi (kewenangan hukum) Mahkamah Pidana Internasional ini, adalah di bidang hukum pidana internasional yang akan mengadili  ...  yang melanggar hak asasi manusia dan kejahatan perang, pemusnahan ras, kejahatan humaniter (kemanusiaan) serta agresi.
A.      Individu
B.     Organisasi internasional
C.     Negara
D.     Tahta Suci Vatikan
E.     Pemberontak dan pihak dalam sengketa

11.   Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak secara otomatis terikat dengan yurisdiksi Mahkamah ini, tetapi harus melalui pernyataan mengikatkan diri dan menjadi pihak pada Statuta Mahkamah Pidana Internasional. Pernyataan mengikatkan diri disebut dalam berbagai istilah berikut, kecuali ....
A.     Ratification
B.     Accession
C.     Acceptance
D.     Approval
E.     Agreement
12.   Melalui Resolusi Dewan Keamanan Nomor 827, tanggal 25 Mei 1993, Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, yang bertempat di ....
A.     London, Inggris
B.     New York, Amerika Serikat
C.     Berlin, Jerman
D.     Paris, Perancis
E.     Den Haag, Belanda

13.   Tugas  The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia adalah untuk mengadili orang-orang yang bertanggungjawab atas pelanggaran-pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional yang terjadi di negara bekas Yugoslavia. Semenjak Mahkamah ini dibentuk, sudah ... orang yang dituduh melakukan pelanggaran berat dan ... diantaranya telah ditahan.
A.     80, 16
B.     81, 17
C.     82, 18
D.     83, 19
E.     84, 20

14.   Berbeda dengan Mahkamah Internasional, yurisdiksi (kewenangan hukum) Mahkamah Pidana Internasional adalah di bidang hukum pidana internasional yang akan mengadili individu yang melanggar hak asasi manusia serta kejahatan-kejahatan berikut, kecuali ....
A.     Kejahatan perang
B.     Pemusnahan ras
C.     Kejahatan humaniter (kemanusiaan)
D.     Kudeta berdarah
E.     Agresi.
15.   Mahkamah ini bertempat di Arusha, Tanzania dan didirikan berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 955, tanggal ....
A.     7 Nopember 1994
B.     8 Nopember 1994
C.     9 Nopember 1994
D.     10 Nopember 1994
E.     11 Nopember 1994

16.   Tugas Mahkamah ini adalah untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku kejahatan pembunuhan massal sekitar 800.000 orang Rwanda, terutama dari suku Tutsi.
A.     500.000 orang
B.     600.000 orang
C.     700.000 orang
D.     800.000 orang
E.     900.000 orang

17.   Mahkamah mulai menjatuhkan hukuman pada tahun 1998 terhadap Jean-Paul Akayesu, mantan Walikota Taba, dan juga Clement Kayishema dan Obed Ruzindana yang telah dituduh melakukan pemusnahan ras yang disebut ....
A.     Fungisida
B.     Insektisida
C.     Herbisida
D.     Genosida
E.     Antisida

18.   Mahkamah mengungkap bahwa bahwa pembunuhan massal tersebut mempunyai tujuan khusus, yaitu pemusnahan orang-orang Tutsi, sebagai sebuah kelompok suku, pada tahun ....
A.     1994
B.     1995
C.     1996
D.     1997
E.     1998

19.   Walaupun tugas dari Mahkamah Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia dan Mahkamah Kriminal untuk Rwanda belum selesai, namun Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah menyiapkan pembentukan mahkamah untuk ... untuk mengadili para penjahat perang di zaman pemerintahan Pol Pot dan Khmer Merah, antara tahun 1975 sampai dengan 1979 yang telah membunuh sekitar 1.700.000 orang.
A.     Myanmar
B.     Vietnam
C.     Kamboja
D.     Thailand
E.     Laos

20.   Jika diperkirakan bahwa tugas Mahkamah Peradilan Yugoslavia dan Rwanda telah menyelesaikan tugas mereka, maka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengeluarkan resolusi untuk membubarkan kedua Mahkamah tersebut, yang sebagaimana diketahui memiliki sifat ....
A.     Permanen
B.     Tetap
C.     Sementara
D.     Insidentil
E.     Temporer


Semoga bermanfaat!

2 komentar: