Selasa, 13 November 2012


Materi Kelas XI Semester 1 Bab 1 Budaya Politik di Indonesia
Standar Kompetensi:
1.      Menganalisis budaya politik di Indonesia

Kompetensi Dasar:  
1.1     Mendeskripsikan pengertian budaya politik
1.2     Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia
1.3     Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik
1.4     Menampilkan peran serta budaya politik partisipan
Indikator Pembelajaran:
1.      Mendeskripsikan pengertian budaya politik
2.      Mengidentifikasikan ciri-ciri budaya politik
3.      Menjelaskan faktor penyebab berkembangnya budaya politik di daerahnya
4.      Mengidentifikasi perkembangan budaya politik
5.      Menyimpulkan budaya politik yang berkembang di masyarakat
6.      Mendeskripsikan tipe-tipe budaya politik
7.      Mengindentifikasi tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia
8.      Menganalisis dampak perkembangan tipe politik sesuai dengan perkembangan sistem politik yang berlaku
9.      Mendeskripsikan makna sosialisasi kesadaran politik
10.  Menguraikan mekanisme sosialisasi pengembangan budaya politik
11.  Mengidentifikasi fungsi dan peranan partai politik
12.  Mendeskripsikan bentuk-bentuk budaya politik beserta contohnya
13.  Menunjukkan budaya politik yang sesuai dan bertentangan dengan semangat pembangunan politik bangsa
14.  Memberikan contoh budaya politik partisipan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
15.  Mendemonstrasikan budaya politik partisipan

Tujuan Pembelajaran:
Setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan  siswa mampu:
1.      Mendeskripsikan pengertian budaya politik
2.      Mengidentifikasikan ciri-ciri budaya politik
3.      Menjelaskan faktor penyebab berkembangnya budaya politik di daerahnya
4.      Mengidentifikasi perkembangan budaya politik
5.      Menyimpulkan budaya politik yang berkembang di masyarakat
6.      Mendeskripsikan tipe-tipe budaya politik
7.      Mengindentifikasi tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia
8.      Menganalisis dampak perkembangan tipe politik sesuai dengan perkembangan sistem politik yang berlaku
9.      Mendeskripsikan makna sosialisasi kesadaran politik
10.  Menguraikan mekanisme sosialisasi pengembangan budaya politik
11.  Mengidentifikasi fungsi dan peranan partai politik
12.  Mendeskripsikan bentuk-bentuk budaya politik beserta contohnya
13.  Menunjukkan budaya politik yang sesuai dan bertentangan dengan semangat pembangunan politik bangsa
14.  Memberikan contoh budaya politik partisipan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
15.  Mendemonstrasikan budaya politik partisipan

Materi Pembelajaran:
1.      Budaya politik
a.       Pengertian budaya politik
b.      Ciri-ciri budaya politik
c.       Macam-macam budaya politik
d.      Faktor penyebab berkembangnya budaya politik di suatu daerah
e.       Budaya politik yang berkembang dalam masyarakat
2.      Tipe-tipe budaya politik
a.       Macam-macam tipologi budaya politik
b.      Perkembangan tipe budaya politik sejalan perkembangan sistem politik yang berlaku
3.      Sosialisasi budaya politik
a.       Makna sosialisasi kesadaran politik
b.      Mekanisme sosialisasi budaya politik
c.       Fungsi dan peranan partai politik
4.      Budaya politik partisipan
a.       Bentuk-bentuk budaya politik partisipan
b.      Budaya politik yang bertentangan dengan semangat pembangunan politik bangsa
c.       Contoh budaya politik partisipan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
d.      Contoh perilaku berperan aktif dalam politik yang berkembang di masyarakat

Alokasi waktu:  8 x 45 Menit
Metode Pembelajaran:
Ceramah/informasi, tanya jawab, diskusi, presentasi, pemberian tugas, kerja  mandiri,  studi kasus, eksplorasi.
Penilaian:
1.      Non tes:  performance tes (tugas kelompok/ individu)
2.      Tes tertulis (uraian, pilihan ganda, lainnya)
3.      Presentasi

Rangkuman Materi Pembelajaran:

Pendahuluan
            Warga negara dalam kehidupan sehari-hari akan bertemu dengan para pejabat pemerintahan terutama pejabat daerah. Misalnya dengan bupati/ walikota, camat, dan lurah/kepala desa.
Kadang-kadang mereka juga membicarakan masalah-masalah kenegaraan, pemerintahan, ataupun masalah bersama yang dihadapi oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Bahkan, apabila ada masalah besar yang tengah berlangsung atau akan berlangsung, masyarakat pasti ramai membicarakannya. Misalnya di Solo masyarakat ramai-ramai membicarakan mobil Esemka Rajawali, di Jakarta dan Solo orang mulai menerka-nerka siapa nanti yang akan menang dalam pemilihan gubernur DKI nanti, di mana Walikota Solo Joko Widodo masuk dalam bursa bakal calon Gubernur DKI melalui PDIP,   secara nasional masyarakat membicarakan rencana pemerintah menaikkan harga BBM menjadi Rp 6000.00 perliter yang kemudian berkembang isu akan terjadi kudeta terhadap pemerintahan SBY karena kebijakan tentang kenaikan harga BBM ini, rakyat mulai memperbincangkan pemilihan umum 2014, dan lain-lain.

            Contoh permasalahan yang dibicarakan para warga termasuk dalam masalah politik. Kehidupan politik memang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kita sebagai warga negara tentu saja akan bersinggungan dengan kehidupan politik. Terhadap suatu masalah politik para warga biasanya akan memberikan berbagai pendapat, pandangan, pengetahuan, sikap, perasaan, dan penilaiannya masing-masing. Berbagai pendapat, pandangan, pengetahuan, sikap, perasaan, dan penilaian warga dikatakan sebagai tanggapan mereka terhadap politik, di mana tanggapan warga tersebut tidak sama atau berbeda tergantung pada individu yang bersangkutan.

            Contoh ungkapan warga dengan rencana kenaikan harga BBM bulan April 2012:
1.      Saya tidak setuju dengan rencana kenaikan harga BBM karena akan berdampak harga-harga ikut naik, ongkos transportasi juga naik.
2.      Saya tidak mendukung dengan rencana kenaikan harga BBM sebab biasanya akan terjadi demo di mana-mana yang membuat kemacetan dan ketidaknyamanan masyarakat.
3.      Saya tidak cocok dengan kenaikan harga BBM karena biasanya akan terjadi antrian panjang orang membeli BBM dan orang-orang atau pedagang ramai-ramai menimbun BBM yang membuat harga BBM di pasaran makin tinggi.
4.      Menurut saya, tidak masalah harga BBM naik asal uang negara yang terkumpul dari pengurangan subsidi itu dialokasikan secara benar, tidak dikorupsi.
5.      Menurut saya, harga BBM naik tidak apa-apa toh selama ini subsidi BBM itu lebih dinikmati oleh orang-orang kaya di Indonesia dan harga BBM yang murah dibanding negara tetangga berakibat terjadinya penyelundupan BBM di mana-mana.
6.      Dan sebagainya.
Pengetahuan, sikap, dan penilaian warga negara terhadap kehidupan politik di negaranya merupakan cerminan dari budaya politik yang berkembang atau ada di negara tersebut. Apa yang dimaksud budaya politik itu?

Pengertian budaya politik
            Budaya politik merupakan salah satu variabel dalam sistem politik. Umumnya dianggap bahwa dalam sistem politik terdapat empat variabel:
1.      Kekuasaan, yaitu sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan antara lain membagi sumber-sumber daya di antara kelompok dalam masyarakat.
2.      Kepentingan, yaitu tujuan-tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok politik.
3.      Kebijaksanaan, yaitu hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk perundang-undangan.
4.      Budaya politik, yaitu orientasi subyektif dari individu terhadap sistem politik.

Budaya politik (political culture) mencerminkan faktor subyektif. Budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya.

Budaya politik mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik, yaitu sikap-sikap, sistem-sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh individu-individu dan beroperasi di seluruh masyarakat, serta harapan-harapannya. Kegiatan politik seseorang misalnya, tidak hanya ditentukan oleh tujuan-tujuan yang didambakannya, akan tetapi juga oleh harapan-harapan politik yang dimilikinya dan oleh pandangannya mengenai suatu sistem politik. Bentuk dari budaya politik dalam suatu masyarakat dipengaruhi antara lain oleh sejarah perkembangan dari sistem, oleh agama yang dianut dalam masyarakat, kesukuan, status sosial, konsep mengenai kekuasaan, kepemimpinan dan sebagainya.

Berikut ini berbagai pendapat para ahli politik tentang budaya politik:
1.      Rusadi Sumintapura
Budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. 
2.      Sidney Verba
Budaya politik adalah suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi dimana tindakan politik dilakukan.
3.      Alan R. Ball
Budaya politik adalah suatu susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik.
4.      Austin Ranney
Budaya politik adalah seperangkat pandangan-pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama; sebuah pola orientasi-orientasi terhadap objek-objek politik.
5.      Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr.
Budaya politik berisikan sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi.
6.      Gabriel A. Almond dan Sidney Verba
Budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap suatu sistem politik dengan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu.
7.      Marbun
Budaya politik adalah pandangan politik yang memengaruhi sikap, orientasi, dan pilihan politik seseorang.
8.      Mochtar Masoed dan Colin Mac. Andrews
Budaya politik adalah sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintah negara dan politiknya.
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas (dalam arti umum atau menurut para ahli), maka dapat ditarik beberapa batasan konseptual tentang budaya politik sebagai berikut :
1.      Budaya politik  tidak  mengedepankan aspek perilaku aktual warga negara berupa tindakan, tetapi lebih menekankan pada berbagai perilaku non-aktual yang berupa orientasi, seperti pengetahuan, sikap, nilai-nilai, kepercayaan, dan penilaian warga negara terhadap suatu obyek plitik.
2.      Hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem politik, artinya setiap berbicara budaya politik maka tidak akan lepas dari pembicaraan sistem politik. Obyek pembicaraan warga negara adalah kehidupan politik pada umumnya. Misal orientasi politik terhadap lembaga politik,  terhadap lembaga legislatif, eksekutif dan sebagainya.
3.      Budaya politik menggambarkan orientasi politik warga negara dalam tataran masif (dalam jumlah besar), atau mendeskripsikan masyarakat di suatu negara atau wilayah, bukan per-individu. Hal ini berkaitan  dengan pemahaman, bahwa budaya politik merupakan refleksi perilaku warga negara secara massal yang memiliki peran besar bagi terciptanya sistem politik yang ideal.
Komponen-komponen Budaya Politik
Mengacu pada pendapat Gabriel A. Almond dan Sidney Verba di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya budaya politik mencakup dua hal, yaitu:
1.      Orientasi warga negara terhadap obyek politik,  dan
2.      Sikap warga negara terhadap peranannya sendiri dalam sistem politik.

1.      Orientasi Politik dan Obyek Politik
Kata “orientasi” bermakna luas meliputi melihat, mengenal, pandangan, pendapat, sikap, penilaian, pengetahuan, kepercayaan, keyakinan dan lain-lain.
Orientasi warga negara meliputi tiga komponen orientasi, yaitu:
1.      Orientasi kognitif, yaitu orientasi warga yang sifatnya kognitif atau pengetahuan, seperti pengetahuan, wawasan, kepercayaan dan keyakinan warga terhadap suatu obyek politik.
2.      Orientasi afektif, yaitu orientasi warga yang sifatnya afektif atau sikap, seperti sikap-sikap, nilai-nilai, dan perasaan warga terhadap obyek politik.
3.      Orientasi evaluatif, yaitu orientasi warga yang sifatnya evaluatif atau penilaian, seperti pendapat dan penilaian warga terhadap suatu obyek politik.

Obyek politik adalah hal yang dijadikan sasaran dari orientasi warga negara. Obyek politik yang dijadikan sasaran orientasi itu meliputi tiga hal sebagai berikut.
1.      Obyek politik umum atau sistem politik secara keseluruhan.
Meliputi: sejarah bangsa, simbol negara, wilayah negara, kekuasaan negara, konstitusi negara, lembaga-lembaga negara, pimpinan negara, dan hal lain dalam politik yang sifatnya umum.
2.      Obyek politik input, yaitu lembaga atau pranata politik termasuk input dalam sistem politik. Lembaga yang termasuk dalam kategori obyek politik input ini contohnya partai politik, kelompok kepentingan, organisasi masyarakat, pers, dukungan, dan tuntutan.
3.      Obyek politik out put, yaitu lembaga atau pranata politik yang termasuk proses output dalam sistem politik. Lembaga yang termasuk dalam kategori obyek politik output ini contohnya birokrasi, lembaga peradilan, kebijakan, putusan, undang-undang, dan peraturan.

Berdasar uraian-uraian di atas, dapat dikatakan bahwa orientasi warga negara terhadap obyek politik merupakan serangkaian pengetahuan, sikap, dan penilaian warga negara terhadap obyek politik, baik obyek politik secara umum, obyek politik input, maupun obyek politik dalam proses output dalam sistem politik. Berdasar pernyataan di atas, dapat dijabarkan lagi komponen orientasi politik dan obyek politik sebagai berikut.
1.      Orientasi kognitif warga negara terhadap obyek politik umum.
2.      Orientasi kognitif warga negara terhadap obyek politik input.
3.      Orientasi kognitif warga negara terhadap obyek politik output.
4.      Orientasi afektif warga negara terhadap obyek politik umum.
5.      Orientasi afektif warga negara terhadap obyek politik input.
6.      Orientasi afektif warga negara terhadap obyek politik output.
7.      Orientasi evaluatif warga negara terhadap obyek politik umum.
8.      Orientasi evaluatif warga negara terhadap obyek politik input.
9.      Orientasi evaluatif warga negara terhadap obyek politik output.

Selanjutnya kita dapat membuat pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui setiap orientasi politik seseorang terhadap obyek politik. Berikut ini contoh-contoh pertanyaan untuk setiap komponen orientasi.
1.      Orientasi kognitif warga negara terhadap obyek politik umum dengan pertanyaan berikut.
Berapa lama masa jabatan presiden di Indonesia.
2.      Orientasi kognitif warga negara terhadap obyek politik input.
Ada berapa partai politik yang ikut dalam pemilu 2009 yang lalu?
3.      Orientasi kognitif warga negara terhadap obyek politik output.
Setujukah anda bahwa kenaikan harga BBM akan meringankan beban negara?
4.      Orientasi afektif warga negara terhadap obyek politik umum.
Setujukah anda presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat?
5.      Orientasi afektif warga negara terhadap obyek politik input.
Setujukah anda sekarang ini banyak warga yang menuntut dengan cara demo?
6.      Orientasi afektif warga negara terhadap obyek politik output.
Suka atau tidak sukakah anda sekarang pemerintah memberi bantuan dana pendidikan bagi anak SD sampai dengan mahasiswa?
7.      Orientasi evaluatif warga negara terhadap obyek politik umum.
Apa pendapat Anda dengan adanya pemilihan presiden langsung?
8.      Orientasi evaluatif warga negara terhadap obyek politik input.
Bagaimana penilaian anda terhadap kebebasan pers sekarang ini?
9.      Orientasi evaluatif warga negara terhadap obyek politik output.
Baik atau burukkah sekarang ini pemerintah mengimpor beras?

Lanjutkan dengan membuat lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang sejenis. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat digunakan untuk mengetahui orientasi politik warga negara terhadap obyek politik. Seandainya pertanyaan itu kita sebarkan ke banyak orang di suatu wilayah, maka kita dapat menggambarkan budaya politik warga di daerah tersebut. Dengan demikian, semakin jelas bagi kita bahwa budaya politik menggambarkan aneka ragam pengetahuan, sikap, nilai, dan pandangan-pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik.
            Meskipun komponen orientasi politik dapat dipisah-pisahkan, dalam kenyataannya ketiga komponen orientasi politik itu tidak dapat berdiri sendiri. Ketiga komponen itu saling berkaitan, saling berhubungan atau saling memengaruhi. Orientasi evaluatif seseorang akan dipengaruhi oleh orientasi kognitif dan afektif atau sebaliknya.
            Contoh, seorang warga diminta untuk menilai seorang pemimpin negara maka jawaban tersebut akan dipengaruhi oleh pengetahuan dia terhadap pemimpin itu dan sikap dia sendiri terhadap pemimpinnya itu. Cobalah Anda sendiri, misalnya dimintai pendapatnya tentang bupati/walikota di daerah ada. Pastilah bahwa pendapat anda nanti tentang bupati/ walikota akan dipengaruhi oleh apa yang anda ketahui tentang bupati/ walikota itu dan sikap anda terhadap bupati/ walikota tersebut. Orientasi evaluatif  seseorang akan berbeda dengan orang lain karena pengaruh perbedaan orientasi  kognitif ataupun afektif.

2.      Sikap warga negara terhadap peranannya sendiri sebagai subyek politik dalam sistem politik
Sikap warga negara terhadap peranannya sendiri sebagai subyek politik dalam sistem politik adalah sikap individu terhadap partisipasinya sendiri dalam sistem politik. Warga negara sendiri dalam kehidupan bernegara (kehidupan politik) memiliki peranan, tugas, hak, dan kewajiban-kewajiban tertentu. Sebagai warga negara, dia dapat mempertanyakan pada diri sendiri: apakah merasa memiliki dan mampu menjalankan seluruh peranan ataukah dia merasa tidak memiliki dan tidak mampu menjalankan peranannya tersebut dalam kehidupan politik. Dengan demikian, pribadinya sendiri sebagai warga negara dijadikan sikap atau orientasi. Jadi, pribadi warga negara merupakan obyek politik.

Dalam bentuk tabel, budaya politik digambarkan sebagai berikut.
Orientasi
Obyek Politik
Sikap Terhadap Diri Sendiri
Umum
Input
Output
Kognitif




Afektif




Evaluatif




Orientasi warga negara terhadap obyek politik dapat menghasilkan dua orientasi berbeda yaitu:
1.      Orientasi yang loyal atau setia terhadap sistem politik (alliegensi)
2.      Orientasi yang terasing atau tersisihkan dari sistem politik (alienasi)
Di antara dua orientasi tersebut terdapat orientasi yang apatis (apathy), di mana orang tidak mau tahu, acuh tak acuh atau masa bodoh terhadap obyek politik.
Sikap warga negara terhadap peranannya dalam sistem politik menghasilkan dua orientasi yang berbeda, yaitu orientasi yang partisipan atau aktif dan orientasi yang pasif.

Ciri-Ciri Budaya Politik
Budaya politik merupakan bagian dari sistem politik mempunyai ciri-ciri khas, yaitu:
1.    Budaya politik menyangkut legitimasi
2.    Pengaturan kekuasaan
3.    Proses pembuatan kebijakan pemerintah
4.    Kegiatan partai-partai politik
5.    Perilaku aparat negara
6.    Gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah
7.    Kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan sosial dan ekonomi, kehidupan pribadi dan sosial
8.    Budaya politik menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat.

Macam-macam Budaya Politik:

1. Berdasarkan Sikap Yang Ditunjukkan, budaya politik terbagi atas:
Pada negara yang memiliki sistem ekonomi dan teknologi yang kompleks, menuntut kerja sama yang luas untuk memper­padukan modal dan keterampilan. Jiwa kerja sama dapat diukur dari sikap orang terhadap orang lain. Pada kondisi ini budaya politik memiliki kecenderungan sikap ”militan” atau sifat ”tolerasi”.
a. Budaya Politik Militan
Budaya politik di mana perbedaan tidak dipandang sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat dan menantang. Bila terjadi kritis, maka yang dicari adalah kambing hitamnya, bukan disebabkan oleh peraturan yang salah, dan masalah yang mempribadi selalu sensitif dan membakar emosi.
b. Budaya Politik Toleransi
Budaya politik dimana pemikiran berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari konsensus yang wajar yang mana selalu membuka pintu untuk bekerja sama. Sikap netral atau kritis terhadap ide orang, tetapi bukan curiga terhadap orang.

Jika pernyataan umum dari pimpinan masyarakat bernada sangat militan, maka hal itu dapat men­ciptakan ketegangan dan menumbuhkan konflik. Kesemuanya itu menutup jalan bagi pertumbuhan kerja sama. Pernyataan dengan jiwa tolerasi hampir selalu mengundang kerja sama.

2. Berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan, budaya politik terbagi atas:
a. Budaya Politik Yang memiliki Sikap Mental Absolut
Budaya politik yang mempunyai sikap mental yang absolut memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang. dianggap selalu sempurna dan tak dapat diubah lagi. Usaha yang diperlukan adalah intensifikasi dari kepercayaan, bukan kebaikan. Pola pikir demikian hanya memberikan perhatian pada apa yang selaras dengan mentalnya dan menolak atau menyerang hal-hal yang baru atau yang berlainan (bertentangan). Budaya politik yang bernada absolut bisa tumbuh dari tradisi, jarang bersifat kritis terhadap tradisi, malah hanya berusaha memelihara kemurnian tradisi. Maka, tradisi selalu dipertahankan dengan segala kebaikan dan keburukan. Kesetiaan yang absolut terhadap tradisi tidak memungkinkan pertumbuhan unsur baru.
b. Budaya Politik Yang memiliki Sikap Mental Akomodatif
Struktur mental yang bersifat akomodatif  biasanya terbuka dan sedia menerima apa saja yang dianggap berharga. Ia dapat melepaskan ikatan tradisi, kritis terhadap diri sendiri, dan bersedia menilai kembali tradisi berdasarkan perkembangan masa kini.
Tipe absolut dari budaya politik sering menganggap perubahan sebagai suatu yang membahayakan. Tiap perkembangan baru dianggap sebagai suatu tantangan yang berbahaya yang harus dikendalikan. Perubahan dianggap sebagai penyim­pangan. Tipe akomodatif dari budaya politik melihat perubahan hanya sebagai salah satu masalah untuk dipikirkan. Perubahan mendorong usaha perbaikan dan pemecahan yang lebih sempurna.

Tipe-tipe Budaya Politik
            Orientasi warga negara terhadap sistem atau obyek politik berbeda-beda dan beragam. Berdasar hal tersebut maka terdapat variasi budaya politik. Realitas yang ditemukan dalam budaya politik, ternyata memiliki beberapa variasi. Berdasarkan orientasi politik yang dicirikan dan karakter-karakter dalam budaya politik, maka setiap sistem politik akan memiliki budaya politik yang berbeda. Perbedaan ini terwujud dalam tipe-tipe yang ada dalam budaya politik yang setiap tipe memiliki karakteristik yang berbeda-beda.
Dari realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat, Gabriel Almond mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut :
a.       Budaya politik parokial (parochial political culture), yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan) relatif rendah.
b.      Budaya politik kaula (subyek political culture), yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya) tetapi masih bersifat pasif.
c.       Budaya politik partisipan (participant political culture), yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi.

Ukuran yang dipakai untuk membedakan ketiga jenis budaya politik tersebut adalah derajat orientasi warga negara terhadap obyek politiknya. Dengan adanya perbedaan warga terhadap obyek politik memunculkan tiga budaya politik yang berbeda pula. Orientasi yang rendah terhadap obyek politik dilambangkan dengan angka nol, sedang orientasi yang tinggi terhadap obyek politik dilambangkan dengan angka satu.
            Secara skematis, ketiga budaya politik tersebut digambarkan sebagai berikut.
Orientasi
Obyek Politik
Sikap Terhadap Diri Sendiri
Umum
Input
Output
Kognitif
0
0
0
0
Afektif
1
0
1
0
Evaluatif
1
1
1
1

Dalam kehidupan masyarakat, tidak menutup kemungkinan bahwa terbentuknya budaya politik merupakan gabungan dari ketiga klasifikasi tersebut di atas. Tentang klasifikasi budaya politik di dalam masyarakat lebih lanjut adalah sebagai berikut.
No
Budaya
 Politik
Ciri-ciri
1.
Parokial
a.    Orientasi politik warga terhadap keseluruhan obyek politik, baik obyek umum, obyek-obyek input, obyek-obyek output, dan serta pribadinya  sebagai partisipan aktif mendekati nol atau dapat dikatakan rendah.
b.   Warga cenderung tidak menaruh minat terhadap obyek politik luas, kecuali yang ada di sekitarnya.
c.    Warga tidak banyak berharap atau tidak memiliki harapan-harapan tertentu dari sistem politik di mana ia berada.
d.   Kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kewenangan atau kekuasaan dalam masyarakat.
e.    Berlangsung dalam masyarakat yang masih tradisional dan sederhana, contohnya masyarakat suku.
f.    Belum adanya peran-peran politikyang kgusus, peran politik dilakukan serempak bersamaan dengan peran ekonomi, keagamaan dan lain-lain.
g.   Berkaitan dengan hal di atas, maka pelaku politik tidak hanya menjalankan peran politik tetapi juga berperan lain dalam masyarakat. Contohnya, seorang kepala suku tidak hanya memimpin suku, tetapi juga penguasa ekonomi, pemimpin spiritual dan panglima perang.
2.
Subyek/
Kaula
a.    Orientasi politik warga terhadap obyek politik umum dan obyek politik output adalah mendekati satu atau dapat dikatakan tinggi. Sebaliknya, orientasi warga terhadap obyek politik input dan peranannya sendiri adalah mendekati nol atau dapat dikatakan rendah.
b.   Warga menaruh kesadaran, minat, dan perhatian terhadap sistem politik pada umumnya dan terutama terhadap obyek politik output, sedang kesadarannya terhadap input dan kesadarannya terhadap aktor politik rendah.
c.    Warga menyadari sepenuhnya akan otoritas pemerintah.
d.   Mereka tidak berdaya memengaruhi, bahkan tunduk dan patuh saja terhadap segala kebijakan dan putusan yang ada dalam masyarakat.
e.    Warga bersikap menerima saja putusan yang dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak boleh dikoreksi apalagi ditentang.
f.    Sikapnya sebagai aktor politik adalah pasif, artinya tidak mampu berbuat banyak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.
g.   Tidak banyak memberi masukan dan tuntutan kepada pemerintah, tetapi cukup puas untuk menerima saja apa yang berasal dari pemerintah.
3.
Partisipan
a.    Orientasi politik warga terhadap keseluruhan obyek politik, baik obyek umum, obyek-obyek inputoutput, dan pribadinya sebagai partisipan aktif mendekati satu atau dapat dikatakan tinggi.
b.    Anggota masyarakat sangat partisipatif terhadap semua obyek politik     , baik menerima maupun menolak suatu obyek politik.
c.    Kesadaran bahwa ia adalah warga negara atau masyarakat yang aktif dan berperan sebagai aktivis.
d.   Warga menyadari akan hak dan tanggung jawabnya dan mampu mempergunakan hak itu serta menanggung kewajibannya.
e.    Tidak menerima begitu saja keadaan, tunduk pada keadaan, berdisiplin, tetapi dapat menilai dengan penuh kesadaran semua obyek politik, baik keseluruhan, input, output maupun posisi dirinya sendiri.
f.     Kehidupan politik dianggap sebagai sarana transaksi seperti halnya penjual dan pembeli. Warga dapat menerima berdasar kesadaran, tetapi juga mampu menolak berdasarkan penilaiannya sendiri.

Namun dalam kenyataan tidak ada satupun negara yang memiliki budaya politik murni partisipan, pariokal atau subyek. Melainkan terdapat variasi campuran di antara ketiga tipe-tipe tersebut, ketiganya menurut Almond dan Verba tervariasi ke dalam tiga bentuk budaya politik, yaitu :
a.      Budaya politik - subyek (the parochial- subject culture)
Artinya, masa peralihan dari parokial menuju subyek. Sebagian masyarakat masih menaruh perhatian pada hal-hal tradisional, sebagian lainnya menolak dan mengarah pada pemerintahan terpusat (otoritarian)
b.      Budaya politik subyek-partisipan (the subject-participant culture)
Artinya, masa peralihan dari subyek ke partisipan. Sebagian masyarakat sudah berorientasi pada input (aktif memberi masukan) dan menyadari sebagai warga negara aktif, namun sebagian lagi masih berorientasi pada struktur pemerintahan yang otoriter, taat pada putusan dan pasif sebagai warga negara.
c.       Budaya politik parokial-partisipan (the parochial-participant culture)
Berada pada masyarakat yang masih berbudaya parokial, tetapi sistem dan norma-norma politik yang dikembangkan menuntut untuk berbudaya partisipan.

Menurut pendapat Gabriel Almond dan Sidney Verba, ketiga budaya politik di atas sebangun atau selaras dengan sistem politiknya, yaitu sebagai berikut:
a.       Budaya politik parokial sebangun dengan sistem politik tradisional.
b.      Budaya politik subyek sebangun dengan sistem politik otoritarian.
c.       Budaya politik partisipan sebangun dengan sistem politik demokrasi.

Di samping ketiga budaya politik campuran di atas, terdapat lagi yaitu budaya politik kewarganegaraan (civics culture) yang merupakan gabungan atau kombinasi ciri-ciri yang ada pada tiga budaya politik sebelumnya, yaitu parokial, subyek, dan partisipan. Dalam budaya poltik kewarganegaraan, orientasi politiknya pada budaya politik partisipan, dikombinasikan secara seimbang dengan orientasi pada budaya politik subyek dan parokial.
Berdasarkan penggolongan atau bentuk-bentuk budaya politik di atas, dapat dibagi dalam tiga model kebudayaan politik sebagai berikut :
Model-Model Kebudayaan Politik
Demokratik Industrial
Sistem Otoriter
Demokratis Pra Industrial
Dalam sistem ini cukup banyak aktivis politik untuk menjamin adanya kompetisi partai-partai poli-tik dan kehadiran pemberian suara yang besar.
Di sini jumlah industrial dan modernis sebagian kecil, meskipun terdapat organisasi politik dan partisipan politik seperti mahasiswa, kaum in-telektual dengan tindakan persuasif menentang sistem yang ada, tetapi sebagian besar jumlah rakyat hanya menjadi subyek yang pasif.
Dalam sistem ini hanya terdapat sedikit sekali partisipan dan sedikit pula keterlibatannya dalam peme-rintahan

Budaya politik yang berkembang di Indonesia

Rusadi Sumintadipura dalam bukunya Sistem Politik Indonesia menyatakan adanya beberapa ciri dari budaya politik Indonesia sebagai berikut.
a.       Adanya subbudaya (subculture) yang banyak dan beraneka ragam, karena Indonesia memiliki banyak suku yang masing-masing suku tersebut memilki budaya sendiri-sendiri.
b.      Sifat ikatan primordial yang masih kuat yang dikenali melalui indikator sentimen kedaerahan, kesukuan, dan keagamaan.
c.       Kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhi sifat paternalisme dan sifat patrimonial. Sebagai indikator misalnya bapakisme, asal bapak senang (ABS), menurutpetunjuk pimpinan.
d.      Budaya politik indonesia bersifat parolial subyek di satu pihak dan partisipan di lain pihak.

Selain itu, Affan Gaffar mengatakan bahwa budaya politik indonesia memiliki tiga ciri dominan sebagai berikut.
a.      Hirarki yang Tegar/Ketat
Masyarakat Jawa, dan sebagian besar masyarakat lain di Indonesia, pada dasarnya bersifat hierarkis. Stratifikasi sosial yang hierarkis ini tampak dari adanya pemilahan tegas antara penguasa (wong gedhe) dengan rakyat kebanyakan (wong cilik). Masing-masing terpisah melalui tatanan hierarkis yang sangat ketat. Alam pikiran dan tatacara sopan santun diekspresikan sedemikian rupa sesuai dengan asal-usul kelas masing-masing. Penguasa dapat menggunakan bahasa 'kasar' kepada rakyat kebanyakan, sebaliknya, rakyat harus mengekspresikan diri kepada penguasa dalam bahasa 'halus'.
Dalam kehidupan politik, pengaruh stratifikasi sosial semacam itu antara lain tercemin pada cara penguasa memandang diri dan rakyatnya. Mereka cenderung melihat dirinya sebagai pamong/ guru/ pendidik bagi rakyat. Mereka juga mencitrakan diri sebagai kelompok yang pemurah, baik hati, dan pelindung. Namun sebaliknya, mereka cenderung merendahkan rakyatnya, karena penguasa sangat baik, pemurah, dan pelindung, sudah seharusnya rakyat patuh, tunduk, setia, dan taat pada penguasa.
b.      Kecenderungan Patronage
Pola hubungan patronage merupakan salah satu budaya politik yang menonjol di Indonesia. Hubungan macam ini disebut pola hubungan patron – client. Pola hubungan ini bersifat individual. Antara dua individu, yaitu si Patron dan si Client, terjadi interkasi timbal balik dengan mempertukarkan sumber dya yang dimiliki masing-masing. Si Patron memiliki sumber daya berupa kekuasaan, kedudukan, atau jabatan, perlindungan, perhatian dan kasih sayang, bahkan materi (harta kekayaan, tanah garapan, dan uang); sedang si Client memiliki sumber daya berupa tenaga, dukungan, dan kesetiaan.
Dalam kehidupan politik, tumbuhnya budaya politik semacam ini tampak misalnya di kalangan pelaku politik. Mereka lebih memilih mencari dukungan dari atas daripada menggali dukungn dari basisnya.
c.       Kecenderungan Neo-patrimonialistik
Salah satu kecendrungan dalam kehidupan politik di Indonesia adalah adanya kecenderungan munculnya budaya politik yang bersifat neo-patrimonisalistik; artinya meskipun memiliki atribut yang bersifat modern dan rasionalistik seperti birokrasi, namun perilaku negara masih memperlihatkan tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial.
Ciri-ciri birokrasi modern:
1.       Adanya suatu struktur hierarkis yang melibatkan pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi
2.       Adanya posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tegas
3.       Adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi, dan standar-standar formal yang mengatur bekerjanya organisasi dan tingkah laku anggotanya
4.       Adanya personel yang secara teknis memenuhi syarat, yang dipekerjakan atas dasar karier, dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan penampilan.

Menurut Max Weber, dalam negara yang patrimonialistik, penyelenggaraan pemerintahan berada di bawah kontrol langsung pimpinan negara. Selain itu, negara patrimonialistik memiliki sejumlah karakteristik sebagai berikut (Afan Gaffar, 2002:117):
1.      Kecenderungan mempertukarkan sumber daya yang dimiliki seorang penguasa kepada teman-temannya.
2.      Kebijakan seringkali lebih bersifat partikularistik dari pada bersifat universalistik.
3.      Rule of law lebih bersifat sekunder bila dibandingkan kekuasaan penguasa (rule of man).
4.      Penguasa politik seringkali mengaburkan antara kepentingan umum dan kepentingan publik.
Budaya pDalamDDDDolitik elit (terdiri dari kaum pelajar sehingga memiliki pengaruh dan lebih berperan dalam   
SOSIALISASI PENGEMBANGAN BUDAYA POLITIK

Pengertian Sosialisasi Politik
Ada hubungan antara budaya politik dengan sosialisasi politik. Budaya politik merupakan produk atau hasil dari sosialisasi politik. Sosialisasi politik pada dasarnya dimaksudkan untuk membentuk budaya politik warga negara. Dengan sosialisasi politik, warga negara akan menerima, mengalami, dan menjalankan berbagai sikap, pandangan, pengetahuan, dan nilai-nilai politik bangsa.
Pada hakikatnya, sosialisasi politik adalah suatu proses untuk memasyarakatkan nilai-nilai dan budaya politik ke dalam suatu masyarakat.

Pengertian Menurut Para ahli
Berikut ini akan dikemukakan beberapa pengertian sosialisasi politik menurut para ahli.
1.      David F. Aberle, dalam “Culture and Socialization
Sosialisasi politik adalah pola-pola mengenai aksi sosial, atau aspek-aspek tingkah laku, yang menanamkan pada individu-individu keterampilan-keterampilan (termasuk ilmu pengetahuan), motif-motif dan sikap-sikap yang perlu untuk menampilkan peranan-peranan yang sekarang atau yang tengah diantisipasikan (dan yang terus berkelanjutan) sepanjang kehidupan manusia normal, sejauh peranan-peranan baru masih harus terus dipelajari.
2.      Gabriel A. Almond
Sosialisasi politik menunjukkan pada proses dimana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk, dan juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya.
3.      Irvin L. Child
Sosialisasi politik adalah segenap proses dengan mana individu, yang dilahirkan dengan banyak sekali jajaran potensi tingkah laku, dituntut untuk mengembangkan tingkah laku aktualnya yang dibatasi di dalam satu jajaran yang menjadi kebiasaannya dan bisa diterima olehnya sesuai dengan standar-standar dari kelompoknya.
4.      Richard E. Dawson dkk.
Sosialisasi politik dapat dipandang sebagai suatu pewarisan pengetahuan, nilai-nilai dan pandangan-pandangan politik dari orang tua, guru, dan sarana-sarana sosialisasi yang lainnya kepada warga negara baru dan mereka yang menginjak dewasa.
5.      S.N. Eisentadt, dalam From Generation to Ganeration
Sosialisasi politik adalah komunikasi dengan dan dipelajari oleh manusia lain, dengan siapa individu-individu yang secara bertahap memasuki beberapa jenis relasi-relasi umum. Oleh Mochtar Mas’oed disebut dengan transmisi kebudayaan.
6.      Denis Kavanagh
Sosialisasi politik merupakan suatu proses dimana seseorang mempelajari dan menumbuhkan pandangannya tentang politik.
7.      Alfian
Mengartikan pendidikan politik sebagai usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat, sehingga mereka mengalami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil dari penghayatan itu akan melahirkan sikap dan perilaku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal tersebut, dan bersamaan dengan itu lahir pulalah kebudayaan politik baru.


Tipe dan Agen Sosialisasi Politik
            Dari segi metode penyampaian pesan, sosialisasi politik dibagi dua: pendidikan politik dan indoktrinasi politik.
a.    Pendidikan politik, merupakan dialogis di antara pemberi dan penerima pesan.
Melalui proses ini, para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, noma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya. Pendidikan politik dilaksanakan dalam rangka pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai, norma, dan simbol yang dianggap ideal dan baik. Dilakukan melalui kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi, atau keikutsertaan dalam berbagai pertemuan.
b.    Indoktrinasi politik, merupakan proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap oleh penguasa sebagai ideal dan baik.

Dari pandangan Alfian, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam sosialisasi politik, yakni:
Pertama: Sosialisasi politik hendaknya dilihat sebagai suatu proses yang berjalan terus-menerus selama peserta itu hidup.
Kedua: Sosialisasi politik dapat berwujud transmisi yang berupa pengajaran secara langsung dengan melibatkan komunikasi informasi, nilai-nilai atau perasaan-perasaan mengenai politik secara tegas. Proses mana berlangsung dalam keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, kelompok kerja, media massa, atau kontak politik langsung.

Ada dua tipe sosialisasi politik, yaitu tidak langsung dan langsung.
a.    Sosialisasi politik tidak langsung
Seorang individu untuk pertama kali memperoleh atau mewarisi hal-hal yang bersifat nonpolitis, dan pada gilirannya hal-hal yang diperolehnya tadi akan mempengaruhi pandangan-pandangannya, sikap-sikapnya, dan keyakinan-keyakinannya di bidang politik.
Dilakukan dengan cara: hubungan pribadi, magang, dan generalisasi.
b.   Sosialisasi politik langsung
Proses di mana hal-hal yang ditransmisikan atau disampaikan kepada generasi berikutnya berwujud nilai-nilai, informasi-informasi, sikap-sikap, pandangan-pandangan, keyakinan-keyakinan mengenai politik secara eksplisit.
Dilakukan dengan cara: peniruan, antisipatori, pendidikan politik, dan pengalaman politik.

            Menurut Gabriel Almond menyatakan ada enam agen sosialisasi politik.
a.         Keluarga                                                         
b.        Sekolah
c.         Kelompok pergaulan
d.        Tempat kerja
e.         Media massa
f.         Kontak-kontak politik langsung

Fungsi dan Peranan Partai Politik
Secara umum, partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.  Adapun tujuan dibentuknya sebuah partai adalah untuk memperoleh kekuasaan politik, dan merebut kedudukan politik dengan cara (yang biasanya) konstitusional yang mana kekuasaan itu partai politik dapat melaksanakan program-program serta kebijakan-kebijakan mereka. Misalnya dengan mengikuti pemilu legislatif. Di samping itu juga dengan cara ilegal, seperti melakukan subversif, revolusi atau kudeta.

Fungsi Partai Politik
Dalam negara demokrasi, partai politik mempunyai beberapa fungsi antara lain :
a.    Sebagai sarana komunikasi politik
Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat bisa diminimalkan.
b.   Sebagai sarana sosialisasi politik
Partai politik memainkan peran dalam membentuk pribadi anggotanya. Sosialisasi yang dimaksudkan adalah partai berusaha menanamkan solidaritas internal partai, mendidik anggotanya, pendukung dan simpatisannya serta bertanggung jawab sebagai warga negara dengan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan bersama.
c.    Sebagai sarana rekrutment politik.
Partai politik mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Cara-cara yang dilakukan oleh partai politik sangat beragam, bisa melalui kontrak pribadi, persuasi atau menarik golongan muda untuk menjadi kader.
d.   Sebagai sarana partisipasi politik
Partai politik harus selalu aktif mempromosikan dirinya untuk menarik perhatian dan minat warga negara agar bersedia masuk dan aktif sebagai anggota partai tersebut. Partai politik juga melakukan penyaringan-penyaringan terhadap individu-individu baru yang akan masuk kedalamnya.

Pentingnya sosialisasi politik dalam pengembangan budaya politik
            Dalam upaya pengembangan budaya politik, sosialisasi politik sangat penting. Menurut Gabriel A. Almond, sosialisasi politik dapat membentuk dan mentransmisikan kebudayaan politik suatu bangsa. Selain itu, sosialisasi politik juga dapat memelihara kebudayaan politik suatu bangsa dalam bentuk penyampaian kebudayaan itu dari generasi tua ke generasi muda, serta dapat pula mengubah kebudayaan politik.

PERAN SERTA BUDAYA POLITIK PARTISIPAN
1. Pengertian Partisipasi Politik
Partisipasi politik secara harafiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.
Bagi sebagian kalangan, sebenarnya keterlibatan rakyat dalam proses politik, bukan sekedar pada tataran formulasi bagi keputusan-keputusan yang dikeluarkan pemerintah atau berupa kebijakan politik, tetapi terlibat juga dalam implementasinya yaitu ikut mengawasi dan mengevaluasi implementasi kebijakan tersebut.

2. Pengertian Budaya Politik Partisipatif
Budaya politik partisipatif disebut juga budaya politik demokrasi. Budaya politik partisipatif adalah suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi dan sejenisnya, yang menopang terwujudnya partisipasi.

3.    Menerapkan budaya politik partisipatif
Budaya politik berbeda dengan perilaku politik. Budaya politik belum mengarah pada kegiatan, tetapi baru pada orientasi dan sikap warga negara, sedangkan perilaku politik sudah menunjuk pada aktivitas atau kegiatan nyata warga negara dalam kehidupan politiknya.
Pada umumnya perilaku politik warga negara dipengaruhi oleh budaya yang dimiliknya. Dengan demikian, perilaku warga negara merupakan perwujudan atau bentuk peran serta dari budaya politik warga negara itu sendiri.
Untuk menerapkan budaya politik partisipan, ada empat hal yang harus dilakukan.
a.       Mengembangkan budaya keterbukaan
b.      Mengembangkan budaya mengajukan pendapat dan berargumentasi secara santun dalam semangat egalitarian.
c.       Mengembangkan budaya pengambilan keputusan secara terbuka dan demokratis, serta mengembangkan sportivitas dalam berpolitik.
d.      Membiasakan proses rekrutmen kader secara transparan berdasarkan kualifikasi yang tolok ukurnya diketahui secara luas.

Warga negara dapat menampilkan budaya politiknya dalam wujud perilaku politik. Berikut ini contoh perilaku politik warga negara sebagai perwujudan dari budaya politik partisipan.
a.       Memberi masukan, pendapat, saran dan kritik pada pemerintah
b.      Ikut berbagai jajak pendapat
c.       Pelaksanaan demokrasi secara damai, baik dalam bentuk penolakan maupun dukungan.
d.      Ikut pemilihan umum
e.       Ikut rapat, musyawarah, dialog, debat publik dan sebagainya berkaitan dengan masalah bersama.

Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat...dan sukses!

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar